Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kiat Partai Bentengi Kader agar Tak ke Lain Hati

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ruang rapat paripurna DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Ruang rapat paripurna DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai akan memproteksi kadernya yang berencana meloncat ke partai lain untuk maju sebagai calon legislator dalam pemilihan legislatif 2014. "Kader tidak mungkin melompat pagar karena sesuatu yang apatis," kata Ketua Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 11 Januari 2013.

Untuk membentengi kadernya, Viva menyatakan, sejak jauh hari PAN mewajibkan kader membangun basis konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Calon legislator akan ditempatkan di daerah pemilihan yang sudah dibangun basis ideologinya. Dia memastikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN hingga kini tak ada yang berpindah ke partai lain—dikenal dengan sebutan kader kutu loncat.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan ada anggota dua partai koalisi pendukung pemerintah yang ingin maju menjadi calon legislator lewat partai berlambang banteng itu. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyebutkan, dari dua partai koalisi itu ada sembilan anggota dan bekas anggota DPR yang akan bergabung ke partainya.

Selama ini sejumlah partai memilih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Koalisi partai yang dinamai Sekretariat Gabungan itu berisikan Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR yakin tidak ada anggotanya yang maju lewat partai lain. Sebagian besar anggota Fraksi PPP kembali bertarung dalam pemilu mendatang. Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar menyatakan partainya belum menerima pinangan anggota parlemen dari fraksi lain. "Karena kami juga membuka diri kepada calon dari luar kader internal," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Golkar menyatakan tidak terlalu ambil pusing melihat kadernya yang akan berpindah partai menjelang pemilu. Juru bicara Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan perpindahan kader partai bukan hal yang istimewa jika impian politik tidak tercapai lewat satu partai. "Ketika tidak mencapai impian politik, pasti kader akan melihat partai lain."

Namun, dia mengklaim, jarang terdengar ada kader Golkar yang berpindah ke partai lain. Kalaupun ada, dia mengklaim, jumlahnya sangat sedikit. "Kecuali mereka bikin partai baru," kata Tantowi. Pernyataan ini merujuk pada Partai Nasional Demokrat, yang banyak disesaki eks-kader partai berlambang beringin itu, seperti Surya Paloh dan Jeffrie Geovani.

Menurut dia, Golkar tidak pernah kekurangan kader terbaik. "Kalau ada kader bagus pergi, masih banyak stok yang bagus lain," ujarnya. Dia menegaskan, sebagian besar kader Golkar di DPR akan mencalonkan diri. Sedangkan yang tidak maju memiliki sejumlah alasan rasional, misalnya faktor usia atau sudah beberapa kali menjabat. "Ada perasaan legawa memberi kesempatan kepada kader lain.”

WAYAN AGUS PURNOMO 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

14 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.