TEMPO.CO , Makassar -- Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, Inspektur Mudji Waluyo menginstruksikan agar seluruh petugas pengamanan distribusi logistik untuk bekerja sigap. Aparat dituntut tidak mati akal dalam membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dalam menyalurkan surat suara ke lokasi tujuan tepat waktu.
Misalnya, di Kecamatan Mallawa, terdapat satu tempat pemungutan suara yang sulit terjangkau. Untuk sampai ke daerah tujuan dibutuhkan waktu enam jam berjalan kaki. "Pakai kuda biar cepat," kata Mudji, Kamis, 17 Januari. Hambatan pengiriman logistik di Maros, ia mengatakan tidaklah begitu sulit dibanding sejumlah daerah lain. "Lebih parah di Pangkep, Selayar dan Luwu Utara," katanya.
Di Selayar, terdapat lima kecamatan di kepulauan yang distribusinya harus menggunakan helikopter MI-17 milik TNI. Pengiriman menggunakan jalur laut tidak memungkinkan lantaran tinggi ombak mencapai 5 meter. Lantas, di Pangkep, terdapat empat kecamatan yang harus mengharuskan KPU menyewa dua kapal. "Jarak tempuh normal ke pulau tujuan di Pangkep bisa sampai 30 jam," ujar dia.
Berikutnya, di Luwu Utara, terdapat dua desa yang letaknya sangat jauh dari kota. Kondisi jalan pun tidak memungkinkan dilalui roda empat. "Pakai (motor) trail dua hari dua malam," ujarnya. Setelah mengawal pengiriman logistik, diminta agar petugas juga mempersiapkan langkah pengamanan berikutnya, yakni saat hari pemungutan suara dan pengembalian logistik ke KPU Sulsel.
Diperintahkan Mudji agar setiap petugas yang berjaga di tempat pemungutan suara untuk siap sehari sebelum pelaksanaan. Aparat harus berkoordinasi dengan aparatur desa/kelurahan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang tidak diinginkan. Diperingatkan pula agar selalu bersikap netral. "Di TPS, tidak perintah lain selain pengamanan," ujarnya.
Hasil koordinasi dengan Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, persoalan distribusi ditargetkan rampung tanggal 20 Januari. Sehari setelahnya, giliran aparat yang mulai melakukan sterilisasi dan mengenali medan. Jayadi meminta agar semua penyelenggara di daerah terus menjaga komunikasi untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat Sulsel. "Tolong segera laporkan kalau ada hambatan supaya bisa kami tindaklanjuti," katanya.
Diperingatkan Jayadi agar penyelenggara bersikap netral dan menjaga independensi. Hal lain yang tidak kalah penting, disebutnya persoalan undangan, yang berpotensi salah sasaran untuk terus diawasi. Anggota KPU di kabupaten/kota diminta untuk terjun ke lapangan melakukan pemantauan. "Tingkatkan partisipasi masyarakat. Kalau ada yang tidak punya undangan, cukup dengan menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk)," ujar dia.
TRI YARI KURNIAWAN
