Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Dinas Ikut Kampanye Syahrul  

image-gnews
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Watampone - Calon Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengunjungi masyarakat suku Bajo, Pelabuhan Bajoe Jalan Tanggul, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone, Jumat, 18 Januari 2013. Kunjungan itu merupakan pengganti acara debat kandidat yang dibatalkan. Sejumlah Kepala Dinas jajaran pemerintahan provinsi terlihat ikut kampanye.

Kepala dinas yang hadir yakni Kepala Dinas Kesehatan Rahmat Latief, Kepala Biro Kesehatan Agus Sumantri, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ilham Azikin, dan Kepala Bendahara Yusri Huduri. Mereka hadir membawa kendaraan dinas di lokasi kampanye. Mereka terlihat mengikuti jalannya kampanye monologis Syahrul bersama masyarakat suku Bajo.

Kunjungan di pagi hari itu membuat jalan menuju Pelabuhan Bajoe macet dan bergerak lambat. Kunjungan di luar agenda ini bertujuan mengunjungi masyarakat nelayan Bajo, Jalan Tanggul, Bajoe, Bone. Syahrul dan rombongan memilih berjalan kaki. Seperti biasa, Syahrul tetap didampingi sejumlah pengurus DPP dan DPD Partai Golkar, seperti Muhammad Roem, dan Ali Muhktar Ngabalin. Hadir pula calon wakil gubernur Agus Arifin Nu’mang.

Di hadapan masyarakat suku Bajo, Syahrul berjanji akan melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Termasuk akan membangunkan jembatan dermaga yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan dari suku Bajo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Syahrul juga menghibur masyarakat nelayan dengan membawakan lagu daerah berbahasa Bugis. Inkumben Gubernur Sulawesi Selatan ini hanya satu jam bertatap muka dengan masyarakat Bajo. Rombongan Kepala Dinas juga masih terlihat saat perjamuan pagi hari di kediaman keluarga besar Jusuf Kalla, Jalan Mesjid, Kecamatan Bukaka, Watampone.

SULFAEDAR PAY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.