Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bertemu Muhaimin, Gus Ipul Minta Dukungan PKB  

image-gnews
Saifullah Yusuf. ANTARA/Eric Ireng
Saifullah Yusuf. ANTARA/Eric Ireng
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul meminta dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Agustus mendatang.

Permintaan itu disampaikan Gus Ipul kepada Muhaimin Iskandar, saat keduanya menghadiri acara pencanangan desa produktif di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu, 19 Januari 2013. Muhaimin saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.

Gus Ipul memanfaatkan kesempatan tersebut untuk secara terbuka dan blak-blakan menyampaikan permintaannya dan didengarkan oleh ribuan orang yang menghadiri acara tersebut. Sebab, permintaan tersebut diucapkan pada saat menyampaikan kata sambutannya.

Gus Ipul tidak secara spesifik menyebutkan permintaan dukungan tersebut untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Namun, Gus Ipul mengatakan akan lebih percaya diri alias pede bila PKB memberikan dukungan. Gus Ipul juga berjanji bahwa sebagai kader NU, ia akan menjalankan amanat warga nahdliyin Jawa Timur.

"Saya akan lebih berhasil menjalankan tugas pada periode berikutnya jika didukung Pak Menteri,” kata Gus Ipul. Yang dimaksudkannya sebagai Pak Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum DPP PKB.

Mendengar permintaan Gus Ipul, Muhaimim yang akrab disapa Cak Imin hanya tersenyum. Usai memberi kata sambutan, Gus Ipul langsung duduk di sebelah Cak Imin. Keduanya tampak berbincang serius. Gus Ipul terlihat lebih aktif mengajak bicara, sedangkan Cak Imin lebih banyak bersikap pasif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai acara, kepada wartawan yang mengerubutinya, Cak Imin hanya berkata singkat. "Tunggu saja. Sebentar lagi." Tak dijelaskan apa yang dimaksudkannya. Cak Imin hanya tersenyum.

Adapun kakak Cak Imin, Halim Iskandar, yang menjabat Ketua DPW PKB Jawa Timur, memastikan bahwa PKB Jawa Timur telah bulat mendukung Gus Ipul sebagai calon gubernur. "Kami masih ikhtiarkan Gus Ipul bisa berduet dengan Khofifah Indar Parawangsa," ujarnya.

Menurut Halim, sampai saat ini belum ada rekomendasi DPP PKB tentang siapa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. "Tapi rekomendasi itu tergantung usulan DPW PKB Jawa Timur," ucapnya.

MAHBUB DJUNAIDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.