Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sukamiskin Masih Muat untuk 200 Koruptor Lagi  

image-gnews
Sejumlah narapidana kasus korupsi dengan tangan terborgol berjalan memasuki  gerbong kereta di Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu (1/16). Sebanyak 30 narapidana berbagai kasus korupsi dari 13 lapas dan rutan di Jawa Timur di berangkatkan menggunakan kereta eksekutif Argo Wilis menuju Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung yang ditetapkan sebagai lembaga pemasyarakatan korupsi. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah narapidana kasus korupsi dengan tangan terborgol berjalan memasuki gerbong kereta di Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu (1/16). Sebanyak 30 narapidana berbagai kasus korupsi dari 13 lapas dan rutan di Jawa Timur di berangkatkan menggunakan kereta eksekutif Argo Wilis menuju Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung yang ditetapkan sebagai lembaga pemasyarakatan korupsi. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Bojonegoro - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Alam (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, mengatakan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, saat ini baru terisi 300 narapidana. Dengan demikian, masih ada 200 ruang kosong untuk sejumlah koruptor di Tanah Air.

“Jadi, 200 narapidana lagi akan kita masukkan,” kata dia seusai meresmikan dapur modern di LP Kelas II-A Bojonegoro, di Bojonegoro, Senin, 28 Januari 2013.

Mantan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur ini mengatakan, Sukamiskin memang punya 500 ruang tahanan. Setiap ruang tahanan hanya berisi satu narapidana. Ukuran setiap ruang tahanan adalah 1,5 x 3 meter.

Paramarta menegaskan bahwa Sukamiskin memang disiapkan menjadi LP khusus koruptor. Keberadaan napi kasus pidana lain sedikit demi sedikit akan dipindahkan ke penjara lain. "Sekarang dalam proses pemindahan," katanya.

Narapidana kasus korupsi yang bisa menempati sel di LP Sukamiskin juga diseleksi. Hanya mereka yang menimbulkan kerugian negara di atas Rp 100 juta, dengan sisa hukuman minimal satu tahun dan tidak ada perkara lain dalam kasus korupsi, yang bisa dibui di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Bojonegoro, masih ada belasan pejabat dan mantan pejabat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang terjerat perkara korupsi, yang antre untuk dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

SUJATMIKO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi
Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi pernyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian. IRSYAN HASYIM
Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik Laksamana Harry B. Harris, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. Foto/Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.


Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Judith Nemeth-Patch di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017. Foto / Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.


Simposium Keamanan Maritim Mewaspadai Terorisme dari Jalur Laut

24 Agustus 2017

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto
Simposium Keamanan Maritim Mewaspadai Terorisme dari Jalur Laut

Simposiun keamanan maritim internasional yang berlangsung di Bali membahas ancaman terorisme di kawasan perairan.