TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya, di Cikeas, Bogor, malam ini sekitar pukul 20.00 WIB, Ahad, 10 Februari 2013.
"Agenda silaturahmi dan konsolidasi organisasi," kata Ketua Divisi Bidang Komunikasi DPP Demokrat, Andi Nurpati, melalui pesan singkat, Sabtu malam, 9 Februari 2013.
Nurpati mengatakan pertemuan tersebut akan dipimpin langsung oleh SBY. Dalam pertemuan itu, SBY akan menyampaikan delapan poin kebijakan Majelis Tinggi yang ditelorkan semalam.
Adapun delapan poin strategi penyelamatan Partai Demokrat tersebut adalah; (1) Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.
(2) Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.
(3) Elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat di DPR beserta DPD dan DPC Partai Demokrat, berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Partai, sesuai hierarki dan konstitusi partai.
Lalu, (4) Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban partai untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas partai. (5) Putusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan. Yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas, termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas partai yang turun saat ini, atau tak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi partai, dipersilakan untuk meninggalkan partai.
(6) Penataan dan konsolidasi partai yang dipimpin Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik partai pulih dan normal. (7) Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas.
Terakhir, (8) Untuk saat ini, Partai Demokrat melupakan dulu agenda Pemilu 2014 dan mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur negatif.
Kebijakan tersebut sebagai respon melorotnya pamor partai karena nama Ketua Umum Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan sudah cukup bukti menetapkan Anas tersangka dan semua pimpinan Komisi Antikorupsi menyepakatinya. Pimpinan Komisi tinggal meneken surat perintah penyidikan tersebut.
Anas yang dikonfirmasi mengatakan masih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Simak proyek stadion Hambalang yang menyeret para petinggi Demokrat di sini.
RUSMAN PARAQBUEQ
Baca juga:
Anas: Jangan Diadu Antara Anas dan Pak SBY
SBY Ambil Alih Partai, Anas Diminta Fokus Kasusnya
Marzuki Alie: Anas Tersangka, Langsung Diberhentikan
Tiba di Cikeas, Anas Merendahkan Posisi Duduknya
Demokrat Memanas, Pendukung Kumpul di Rumah Anas
