TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, memastikan dukungannya terhadap keputusan Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil alih partai dari Anas Urbaningrum. Menurut dia, apa yang dilakukan SBY penting untuk stabilitas partai.
Soekarwo menilai wajar SBY, yang juga pimpinan partai, menyisihkan sebagian waktunya di luar kerjanya sebagai presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Soekarwo menyikapi anggapan bahwa SBY lebih fokus kepada partai politiknya dibanding tugasnya sebagai kepala negara. "Wajar saja, kan dalam rangka stabilisasi," kata Gubernur Jawa Timur ini saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 13 Februari 2013.
Keputusan SBY untuk mengambil alih partai disambut baik Soekarwo. Sebab, ini sudah dibicarakan dengan Majelis Tinggi yang di dalamnya terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal Partai. Dari pembicaraan itu dihasilkan musyawarah mufakat untuk kebaikan bersama. "Saya rasa itu solusi yang paling mungkin dari ketidakmungkinan yang lain," ujarnya.
Soekarwo menilai solusi itu harus diambil agar elektabilitas Partai Demokrat tidak semakin menurun. "Masalah serius adalah, iya kalau turunnya berhenti, kalau turunnya enggak berhenti?" katanya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat. Keputusan itu kemudian diikuti dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kadernya, termasuk 33 Ketua DPD se-Indonesia. Sikap SBY ini terkait dengan status hukum Anas sebagai tersangka dalam kasus suap hambalang.
Soekarwo, yang juga turut meneken pakta integritas tersebut, menilai pakta ini bersifat umum layaknya pakta integritas di lembaga lain. Hanya, ini ditujukan khusus untuk kader partai politik.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita Terpopuler:
Ulah Ibas Isi Absensi Coreng Citra DPR
Hatta Ke Pasar Klender, Pedagang Malah Cari Jokowi
Jokowi Ambil Alih Penanganan Rusun Marunda
KPK Temukan Nama Petinggi PKS di Kantor Indoguna
KPK Bentuk Tim Investigasi Usut 'Sprindik' Anas
