TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa yakin tidak akan ada yang peserta yang walk out dalam rapat pimpinan nasional partainya, besok. Alasanya, pertemuan itu didesain untuk menyelamatkan partai, bukan justru memperburuk. "Tidak akan ada itu. Tidak ada upaya-upaya untuk membuat rapimnas menjadi panas," kata Saan di diskusi Polemik Sindo bertajuk "Tsunami Partai Demokrat", di Warung Daun, Sabtu, 16 Februari 2013.
Menurut Saan, Rapimnas Partai Demokrat bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Rapat ini juga sebagai tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas. Di sisi lain, juga untuk silaturahmi antarpengurus dari pusat hingga cabang.
Menurut pengamat politik dari The Indonesia Institute, Hanta Yuda, dengan adanya pakta integritas dan rapimnas, tidak serta merta tungkat elektabilitas Demokrat meningkat. Rapimnas ini, kata Hanta, untuk melihat masalah internal partai. "Ini sinyal tersirat untuk loyalis Anas sebagai ujian komitmen," kata Hanta.
Dalam rapimnas ini, menurut Hanta, menjadi momentum strategis masing-masing kader. Setiap faksi di Demokrat mempunyai agenda tersendiri, entah ingin menyelesaikan masalah dengan pergantian ketua umum atau pihak yang mempertahankan posisinya. "Setelah rapimnas, kami akan melihat bagaimana faksi-faksi yang ada di Demokrat," kata Hanta.
Undangan untuk rapimnas itu disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia tanpa tanda tangan Anas sebagai ketua umum. Nama Jero Wacik selaku Sekertaris Majelis Tinggi Demokrat justru muncul sebagai pihak pelaksana rapimnas itu.
Kemudian gabungan pengurus Partai Demokrat menentang rencana Kongres Luar Biasa Demokrat. Pelaksanaan musyawarah tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Mereka juga tetap menganggap Anas Urbaningrum sebagai satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang sah sebagai hasil dari Kongres Demokrat ke-2.
Ketua DPC Demokrat Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013, menuturkan pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum bersifat inkonstitusional. "Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah ke upaya-upaya inkonstitusional, kami akan walk out," kata Irfan.
SUNDARI
