TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, menuturkan struktur yang ada di Partai Demokrat memunculkan matahari kembar di dalamnya. Menurut Saldi, ada dua pemimpin, yakni Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina yang mempunyai pengaruh sama besarnya. "Ini risiko yang didesain Demokrat," kata Saldi dalam diskusi Polemik Sindo bertajuk "Tsunami Demokrat", Sabtu, 16 Februari 2013.
Saldi membandingkan tata kepengurusan Demokrat dengan partai lain. Di Partai Golkar, ketua umum yang menjadi nakhoda, sedangkan di Partai Keadilan Sejahtera lebih mengandalkan Dewan Syuro atau Dewan Pembina. Dua nakhoda di Demokrat, kata Saldi, akan menyebabkan partai ini tarik-menarik dan sandera-menyandera antara kubu Dewan Pembina yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa membantah bahwa sistem tersebut membuat partainya mempunyai matahari kembar. "Dewan Pembina tidak mempunyai wewenang apa pun," kata Saan. Namun, ketika di Majelis Tinggi, dewan pembina sebagai pimpinan bersama ketua umum sebagai wakil berhak memutuskan langkah-langkah strategis partai semisal penentuan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, dan pemilihan umum.
Majelis tinggi ini, kata Saan, untuk menjembatani Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pembina. Tujuannya adalah agar Partai Demokrat benar-benar mengeluarkan kebijakan yang baik dan produktif, bisa menjaga dinamika partai. "Partai juga bisa mengawasi setiap kadernya," kata Saan.
Sedangkan mengenai faksi-faksi yang ada di dalam partai, Saan mengatakan, hal tersebut sudah biasa. "Di karang taruna saja juga ada faksi-faksi, apalagi partai besar," tutur dia.
Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara otomatis menjadi Ketua Majelis Tinggi dengan wakilnya, yakni Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum. Pekan lalu, Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya turun tangan mengatasi permasalahan yang dialami partainya. Salah satu tindakan prioritas yang bakal dilakukan SBY untuk menata kembali Demokrat adalah membentuk pakta integritas.
Yudhoyono juga mengatakan akan mengambil-alih pucuk pimpinan partai yang didirikannya. Sementara itu, Ketua Umum diminta untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini merupakan hasil pertemuan Majelis Tinggi dan sejumlah petinggi Demokrat lainnya di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas Indah, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Februari 2013.
SUNDARI
