Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Gunung Kidul, Bus Djoko Susilo Diparkir Asal

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sejumlah bus milik tersangka korupsi Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang disita oleh KPK, terparkir di depan gedung KPK, Jakarta, (18/3). Bus-bus tersebut di antaranya diambil dari daerah Yogyakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah bus milik tersangka korupsi Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang disita oleh KPK, terparkir di depan gedung KPK, Jakarta, (18/3). Bus-bus tersebut di antaranya diambil dari daerah Yogyakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Gunungkidul - Bus pariwisata milik tersangka kasus korupsi Simulator SIM Inspektur Djoko Soesilo yang berada di Kabupaten Gunung Kidul selama ini ternyata diparkirkan seenaknya di lahan pekarangan milik orang lain.

Sutami, 50 tahun, warga wilayah Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, yang dapat apes karena lahan depan rumahnya dijadikan parkir lima bus pariwisata milik jenderal itu. "Saya sendiri enggak tahu kenapa bus-bus itu tiba-tiba diparkir dan dititipkan di depan rumah. Kalau titip seharusnya bayar, lha ini tidak," kata Sutami saat ditemui Tempo di kediamannya, Rabu, 20 Maret 2013.

Bus itu kini telah dibawa ke Jakarta dan diserahkan ke KPK sejak Rabu, 13 Maret 2013 lalu. Namun, Sutami menyatakan tidak protes saat lahan depan rumahnya diminta jadi lahan penitipan. Yang memintanya adalah seorang anggota polisi lalu lintas Polres Gunung Kidul Bripka Widodo. Widodo ini diketahui kerabat Sudiyono, supir pribadi Djoko Soesilo.

Sudiyono belakangan juga diketahui sebagai pemesan bus-bus Djoko Susilo itu dari sebuah karoseri di Magelang, Jawa Tengah. Sutami belakangan tahu bus tersebut dioperasikan untuk sebuah biro perjalanan, PO Cindy Trans. "Saya juga tak enak kalau protes karena ada tetangga yang jadi supir bus itu," kata Sutami, yang rumahnya sering dipakai untuk bengkel truk muatan itu.

Bus yang yang diparkir itu meliputi dua unit bus besar dengan mesin Mercedes Benz, dua microbus dengan mesin Mitsubishi, dan satu unit mobil Elf. Karena jarang dipakai jalan, kata Sutami, parkir bus itu membuat jalan lingkungan depan rumahnya yang hanya selebar enam meter selalu tampak penuh sesak. "Sekitar tiga minggu diparkir di sini, hanya keluar kalau ada trayekan," kata pria berperawakan kecil itu. Menurut Sutami, para sopir yang mengoperasikan bus-bus milik Djoko Soesilo itu dikoordinatori seorang sopir kawakan bernama Andi "Lowo."

Andi ini diketahui merupakan orang yang diminta Widodo membantu mengelola bus jika kebetulan ada trayek. Kediaman Andi sendiri tak jauh dari Sutami, masih di daerah Playen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, saat Tempo mendatangi rumahnya, pihak keluarga mengatakan Andi jarang ada di rumah. Saat coba ditelepon, Andi pun tak juga menjawab.Sutami mengatakan selama dititipkan di depan rumah bus-bus itu tak pernah tampak dirawat. "Para supirnya hanya datang pas mau memakai bus itu," kata dia.

Baru saat bus-bus itu akan disita KPK, para supir tiba-tiba datang pada malam hari usai Magrib di depan rumah Sutami. Tanpa banyak bicara, kendaraan itu semua langsung dibawa. "Katanya ke tempat Bakmi Jowo," kata dia.  

Bakmi Jowo sendiri merupakan perusahaan bus antar kota dalam provinsi asal Kabupaten Gunung Kidul. Dari lokasi Bakmi Jowo inilah selanjutnya bus dibawa ke Jakarta untuk diserahkan KPK. "Supirnya dari banyak tempat. Ada dari Gunung Kidul, ada juga dari Bogor, saya lainnya tidak terlalu kenal," katanya.

Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul, Ajun Komisaris Besar Polisi Ichsan Amin, kepada Tempo mengatakan tidak tahu-menahu soal bus tersebut. Termasuk saat bus-bus itu dibawa ke Jakarta dan sita KPK, Amin mengatakan tidak mengetahui juga kronologisnya. "KPK tidak memberitahu kami soal penyitaan itu," katanya. Ia juga tak mengetahui perihal Widodo anak buahnya yang ikut dipasrahi mengelola bus itu.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

4 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.


Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

6 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?


Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

7 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.


Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

7 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.


Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

7 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.


Tanggapan KPK Hingga Dewas KPK Soal Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

8 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memberikan keterangan soal keributan dirinya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung C1 KPK pada Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tanggapan KPK Hingga Dewas KPK Soal Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tanggapan internal KPK, Dewas KPK, hingga PPATK.


Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.


Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

9 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Novel Baswedan dkk melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

11 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

12 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

KPK menyetorkan uang pengganti kasus suap satelit Bakamla dengan terpidana korporasi PT Merial Esa.