TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengaku tidak keberatan seandainya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memintanya hanya untuk menjadi calon wakil gubernur.
Bambang, yang juga Wakil Ketua PDIP Jawa Timur ini, mengatakan, dirinya tidak terlalu berambisi ikut berkompetisi dalam pemilihan gubernur yang akan berlangsung Agustus 2013 mendatang. Apalagi bekas Wali Kota Surabaya ini juga diperintah partai untuk menjadi calon anggota legislatif pusat dari daerah pemilihan Jawa Timur satu, yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.
“Kalau dalam perkembangan politik, partai memerintahkan saya untuk menjadi calon wakil gubernur ataupun calon gubernur, apa boleh buat. Sebagai kader, saya harus loyal,” kata Bambang kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2013.
Bambang menambahkan, sejak awal dirinya tidak punya keinginan untuk maju dalam pemilihan gubernur. Karena itu, saat PDIP Jawa Timur membuka pendaftaran calon gubernur, dia tidak ikut. Saat diundang PDIP pusat untuk ikut fit and proper test pun Bambang juga tidak menghadirinya.
Bambang justru meminta agar partainya berpikir matang dalam menghadapi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sebab, meski pemilihan gubernur kurang dari lima bulan, ia melihat PDIP belum ada aksi ataupun persiapan yang konkret. “Sedangkan inkumben terus aktif menggalang dukungan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Timur Ali Mudji mengatakan, partainya sedang menimbang-nimbang untuk menduetkan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa dengan Bambang. PDIP tidak berambisi mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur demi kepentingan yang lebih besar, yakni mengalahkan duet Soekarwo-Saifullah Yusuf. Bambang didorong, karena dari hasil survei internal, tingkat popularitasnya di Jawa Timur paling tinggi dibandingkan kader-kader PDIP lainnya.
Namun sikap PDIP dikritik oleh pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan. Menurut Hotman, sebagai partai peraih suara mayoritas dalam Pemilu 2009 lalu di Jawa Timur, cara berpikir PDIP dianggap pragmatis. ”Bila PDIP tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pemilihan gubernur, itu sama artinya dengan mendegradasi kekuatan partai,” ucap Hotman.
KUKUH S WIBOWO
