Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Iyus Djuher, Tersangka Korupsi Lahan Makam  

image-gnews
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher dikawal petugas keamanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, (18/4). KPK menetapkan Iyus sebagai tersangka dalam perkara suap perizinan tempat pemakaman di Tanjungsari, Bogor. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher dikawal petugas keamanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, (18/4). KPK menetapkan Iyus sebagai tersangka dalam perkara suap perizinan tempat pemakaman di Tanjungsari, Bogor. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Bogor -- Nama Iyus Djuher cukup populer di Kabupaten Bogor. Tersangka dugaan suap lahan kuburan di Tanjungsari ini mantan pejabat Pemkab Bogor. Ia pensiun sebagai pegawai negeri sipil karena mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor periode 2003-2008. Jabatan terakhir Iyus adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Mansyursyah Abdullah, salah satu sahabat Iyus Djuher, mengatakan saat itu kepala daerah masih dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Iyus berpasangan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan, Karyawan Faturachman, Wakil Bupati Bogor saat ini. (Lihat foto-foto Iyus Djuher)

Mantan pengusaha ini menceritakan, Iyus maju menjadi Calon Bupati Bogor karena disokong juniornya semasa aktif di KNPI Kabupaten Bogor, yakni Rachmat Yasin, kini Bupati Bogor. Rachmat kala itu masih menjabat Ketua Komisi C DPRD dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor.

Dalam pemilihan Bupati tahun 2003, Mansyur yang Direktur CV Sigma Group mengatakan, ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Iyus Djuher-Karyawan Faturachman, Agus Utara Effendy (incumbent) - Albert Pribadie (Wakil Ketua DPRD), dan pasangan Endang Kosasih (Ketua DPRD/Ketua DPC PPP) - M. Harris (Sekdakot Depok).

"Agus Utara terpilih lagi untuk periode kedua. Suara Endang Kosasih berantakan karena banyak anggota Fraksi PPP yang belot ke Iyus Djuher. Waktu itu Rachmat Yasin dengan Iyus bagaikan setali uang. Sangat akrab sejak Rachmat masih aktivis," kata Mansyur kepada Tempo di Cibinong, Kamis, 18 April 2013.

Selepas gagal menjadi Bupati Bogor, Mansyur melanjutkan, Iyus ditarik Rachmat Yasin ke DPC PPP setelah Rachmat memenangkan Musyawarah Cabang tahun 2003. Endang Kosasih terdepak dari tampuk orang nomor satu PPP Kabupaten Bogor. Rachmat mendaulat Iyus Djuher sebagai Ketua Majelis Pakar PPP.

"Pemilu 2004 Iyus maju sebagai Caleg Dapil 5 Kabupaten Bogor dan Rachmat Yasin Dapil 4. Mereka terpilih menjadi anggota DPRD periode 2004-2009. Ketua DPRD-nya Rachmat Yasin," kata Mansyur. "Persahabatan Iyus-Rachmat berantakan menjelang Pilkada Bogor tahun 2008."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Waktu itu, cerita Mansyur, sebenarnya Iyus menginginkan jabatan Ketua DPRD. Namun, Rachmat bertahan karena jabatannya Ketua DPC PPP. Hubungan Iyus dengan Rachmat merenggang dan akhirnya Iyus mundur dari PPP. Iyus hijrah ke Partai Demokrat pada 2008.

Partai Demokrat mencalonkan Iyus Djuher sebagai calon Bupati Bogor berpasangan dengan Moch. Rusdi AS (Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor). Sedangkan Rachmat Yasin menggandeng Karyawan Faturachman. Pasangan yang diusung PPP dengan PDIP memenangkan pemilihan.

Kalah di Pilkada, Iyus maju lagi di Pemilu 2009. Ia terpilih, tetapi tidak langsung jadi Ketua DPRD. Jabatan Ketua DPRD diduduki Iyus Djuher setelah menggeser koleganya Adjat Sudrajat, mantan pejabat Pemkab Bogor. "Pergantian Ketua Dewan bulan Mei 2012. Belum genap setahun jadi ketua," kata Mansyur yang pernah satu organisasi dengan Iyus ketika aktif di organisasi AMS dan AMPI.

Setelah menjadi Ketua DPRD, hubungan Iyus dengan Rachmat Yasin kembali harmonis. Keduanya sering tampil bersama di berbagai acara sebagai sesama unsur musyawarah pimpinan daerah. "Selama menjadi ketua, hubungan kami sebagai pimpinan dewan sangat baik," kata Wakil Ketua DPRD Bambang Gunawan.

Bambang enggan mengomentari kasus suap yang membelit Iyus Djuher. Ia menilai, apa yang dialami Ketua DPRD tersebut sebagai musibah. "Enggak baik mengomentarinya. Yang jelas Ketua orangnya baik."

ARIHTA U. SURBAKTI


Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan



Berita Tentang Iyus Djuher lain
:
Kronologi Penangkapan Staf Pemkab Bogor di Sentul
Iyus Djuher Dicopot sebagai Ketua DPRD Bogor
Ketua DPRD Bogor Dicokok KPK
Tersangka Suap Ketua DPRD Bogor Ditahan 20 Hari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

20 Juli 2018

Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.


Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

19 Juli 2018

Menteri Sosial Idrus Marham (kedua kiri) menandatangani prasasti Desa Sejahtera Mandiri di Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.


Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

16 Juli 2018

Ekspresi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih saat masuk ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni Saragih resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.


Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

16 Juli 2018

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.


KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

14 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA
KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

KPK) menetapkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR, Eni Maulani Saragih.


KPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau

14 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama juru bicara KPK, Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. KPK meningkatkan kembali satu perkara penyidikan dengan tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola, yang diduga menerima gratifikasi Rp 49 miliar dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau

KPK menduga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih bukan satu-satunya pihak yang menerima suap proyek PLTU Riau.


KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih Tersangka

14 Juli 2018

Eni Maulani Saragih. Dpr.go.id
KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih Tersangka

KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan PLTU di Riau.