TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemberian subsidi untuk kereta rel listrik yang berpendingin udara. Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerain Perhubungan dan PT Kereta Api, Rabu, 15 Mei 2013. Selama ini subsidi hanya bisa diberikan untuk mengoperasikan KRL non-AC.
"Kami setuju semua kereta pakai AC dan mendapat dana PSO (public service obligation)," ujar Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M. Said saat memimpin rapat, Rabu 15 Mei 2013.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan rangkaian kereta non-AC itu sudah tak memenuhi standar keselamatan penumpang. "Karena tidak layak ini juga jadi sering mogok," katanya, Rabu. Oleh sebab itu, pemerintah melalui PT KAI berencana menggantikan operasi KRL ekonomi dengan rangkaian AC mulai 1 Juli 2013.
Oleh sebab itu pemerintah juga meminta agar dewan menyetujui penambahan subsidi bagi pengoperasian KRL tarif ekonomi. Soalnya penggunaan rangkaian AC dipastikan bakal menambah biaya operasi kereta.
Tundjung mengatakan, ada dua skema kebutuhan subsidi kereta. Pertama, subsidi hanya diberikan kepada kalangan masyarakat tak mampu, dengan mendata mereka terlebih dulu. "Subsidi seperti ini diperkirakan.membutuhkan dana Rp156 miliar," katanya.
Skema kedua, subsidi diberikan kepada seluruh pengguna kereta dengan asumsi daya beli masyarakat sebesar Rp 5.000. Jadi pemerintah harus menanggung subsidi Rp 4.000 untuk setiap orang. "Jadi subsidi yang dibutuhkan sebasar Rp 387,1 miliar, untuk 9,8 juta penumpang kereta," kata Tundjung.
Dia mengakui, anggaran itu terlampau besar untuk ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh sebab itu dirinya akan mencoba memberikan.subsidi kepada kelompok masyarakat tertentu. "Nantinya, sistem tiket elektronik bisa mengakomodir pembedaan tarif ini," katanya.
Pada dasarnya, anggota Komisi V juga mendukung rencana pemerintah memberikan subsidi bagi kereta AC. Hanya saja ada beberapa catatan yang diajukan anggota dewan. "Sosialisasi kepada warga harus diperjelas, ajak dulu warga berbicara," ujar politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno.
Selain itu, politisi Partai Hati Nurani Rakyat Saleh Husin juga meminta agar pemerintah tak menaikkan tarif KRL maupun menghapus rangkaian ekonomi sebelum penambahan subsidi jelas. "Harus jelas dulu, berapa tambahan subsidinya, jangan sampai masyarakat harus menanggung tarif yang mahal lebih dulu," katanya.
ANGGRITA DESYANI
Baca Juga:
Minum Teh Panas Bareng Vitalia Sesha
Vitalia Sesha Berkisah tentang Rumah Tangganya
KPK Tangkap Tangan Penyidik Pajak
Fathanah Dikabarkan Simpan Istri di Bekasi
Bos PKS Bilang 'Bluffing', KPK: Tak Masalah
KPK: Kiki Amalia Tak Terima Uang dari Fathanah
