16 RS Mundur, Plafon Kartu Sehat Akan Dinaikkan

16 RS Mundur, Plafon Kartu Sehat Akan Dinaikkan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher menyatakan mundurnya 16 rumah sakit penyedia fasilitas Kartu Jakarta Sehat tak perlu dibesar-besarkan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan dialog antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rumah-rumah sakit yang mengundurkan diri itu. "Harus cepat berdialog dan bahas lagi besaran harganya," kata Akmal ketika dihubungi Tempo, Selasa, 21 Mei 2013.

Menurut mantan Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, bila harga sesuai, besar kemungkinan rumah-rumah sakit tersebut akan kembali melayani pasien dengan layanan KJS. Selama ini, masalah yang dialami rumah sakit adalah kerugian finansial.

Ia menyatakan, mundurnya 16 rumah sakit ini tak akan berdampak sistemik. Sebab, daya tampung rumah-rumah sakit swasta terhadap pelayanan KJS tak terlalu banyak. "Bila Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mundur, baru itu disaster," ujarnya.

Salah satu pangkal permasalahan ini, kata Akmal, terletak pada sistem pembayaran baru yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengusulkan pelayanan KJS dibayar per paket, bukan per orang seperti sebelumnya. "Ini yang harus segera dievaluasi, jangan lama-lama," ujar Akmal. Ia berharap pemerintah juga bisa menaikan anggaran biaya kesehatan untuk program KJS ini.

Beberapa pejabat rumah sakit menuturkan, akibat sistem pembayaran baru ini, mereka mengalami selisih rugi hingga 30 persen. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit MH Thamrin Abdul Barry Radjak, selisih harga dengan sistem pembayaran lama hanya maksimal mencapai 15 persen.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku khawatir mundurnya 16 rumah sakit itu ditiru rumah sakit yang lain. "Kami takut juga kalau mereka ikut-ikutan," ujarnya. Besok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi program Kartu Jakarta Sehat bersama Kementerian Kesehatan.

Salah satu usulannya adalah menaikkan plafon Kartu Jakarta Sehat, dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu per orang. Sejak diluncurkan pada 10 November 2012, sebanyak 4,7 juta orang memegang kartu berobat cuma-cuma ini dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.

M. ANDI PERDANA

Berita lainnya:
Skenario Tukar Kursi, Lobi Fathanah di Pesawat
Calon KSAD Moeldoko Diingatkan 'Operasi Sajadah'
Diajak Mesum, Gadis Bercadar Nekat Potong 'Burung'
Gadis Bercadar Jadi Tersangka Pemotong 'Burung'

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X