TEMPO.CO, Jakarta -Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan menolak pemotongan anggaran di Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemotongan anggaran di dua kementerian ini sudah direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. "Kami justru mendukung penambahan anggaran," kata Ketua Komisi VIII Ida Fauziah dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu, 29 Mei 2013.
Anggota Komisi VIII bahkan mendukung penambahan anggaran di tiga Kementerian mitranya yakni Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam RAPBN Perubahan 2013, anggaran Kemensos dipangkas Rp 479,6 miliar dan ditambah Rp 728,8 miliar untuk Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial dan reward Rp 1,1 miliar. Dengan hitungan baru ini, anggaran di Kemensos naik dari Rp 5,605 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 5,856 triliun RAPBNP 2013.
Adapun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anggaran dipangkas Rp 18,9 miliar. Alhasil anggaran kementerian ini turun dari Rp 234,7 miliar dalam APBN 2013 menjadi Rp 215,8 miliar dalam RAPBNP 2013.
Sementara itu, dalam RAPBN Perubahan 2013, anggaran Kementerian Agama ditambah Rp 1,442 triliun untuk Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial dan reward Rp 17,1 miliar. Dengan penambahan itu, anggaran di Kementerian Agama naik dari Rp 43,96 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 45,419 triliun pada RAPBN Perubahan 2013.
Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria menjelaskan Komisi tak habis pikir kenapa anggaran-anggaran untuk program prioritas dipangkas. "Pemotongan luar biasa besar. Komisi VIII berkesimpulan kami menolak pemotongan," ucapnya.
Sayed menyatakan pemotongan ini bisa membuat kinerja Kementerian anjlok. Pemerintah seharusnya berkonsultasi dengan Kementerian terkait untuk membahas pemangkasan tersebut. "Kami sudah minta banggar dari Komisi VIII untuk memperjuangkan agar tidak ada pemotongan," katanya.
Di Kementerian Sosial, Sayed mengungkapkan, anggaran yang dipangkas termasuk anggaran pemberdayaan masyarakat usia lanjut dan anggaran untuk anak terlantar.
Sayed juga menyatakan tak setuju jika alasan pemangkasan ini adalah untuk dana kompensasi BBM. "Kebutuhan untuk BLSM itu kan sebenarnya tergantung lifting, tergantung kenaikan BBM, katanya dengan kenaikan harga BBM penghematan bisa sampai Rp 40 triliun. Kebutuhan untuk kompensasi ini Rp 30 triliun, jadi ada sisa Rp 10 triliun," ujarnya.
Sayed juga tak bisa menerima jika alasan pemangkasan adalah untuk menahan agar defisit anggaran tak jebol. "Untuk defisit itu peningkatan penerimaan negara, bagaimana dengan peran SKK migas dan lain-lain," ucapnya.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi menambahkan, seharusnya anggaran di Kementerian mitranya ditambah, salah satunya di Kementerian Agama. Ia menyoroti penambahan anggaran di Kementerian Agama sekitar Rp 1,4 triliun yang rencananya dialokasikan untuk program BOS dan beasiswa bidik misi. Menurutnya, Kementerian Agama seharusnya mendapat tambahan anggaran untuk membayar utang gaji dan tunjangan profesi guru senilai kira-kira Rp 2,5 triliun. "Kenapa uang ini (Rp 1,4 triliun) tidak untuk bayar utang gaji," katanya. "Masa negara punya hutang ke rakyat."
MARTHA THERTINA
