TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak sepuluh orang warga Syiah Sampang datang ke Jakarta meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung menyelesaikan masalah pengungsi Syiah. Mereka tiba di Jakarta, Ahad kemarin, setelah mengayuh sepeda selama 15 hari dari Surabaya.
"Sudah sembilan bulan kami tinggal di GOR Sampang. Kami ingin pulang," kata Ahmad Rosid, salah satu pesepeda Syiah Sampang di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Senin, 17 Juni 2013.
Rosid mengatakan kedatangan bersama sembilan warga Syiah Sampang lainnya untuk sowan dan meminta Presiden SBY turun tangan menyelesaikan konflik agama di kampung mereka. Menurutnya, warga pengungsi sangat menderita. "Kami lahir dan hidup di tanah nenek moyang kami. Matipun kami ingin di sana," ujarnya.
Selama sembilan bulan di pengungsian itu, empat bayi lahir dengan penanganan seadanya. Anak-anak tidak lagi mendapat pendidikan setelah bantuan dihentikan Pemerintah Daerah. Bahkan, kata Rosid, jika ingin mandi harus menunggu hujan dulu karena pasokan air tak diberi.
Mujadin, warga lain, menjelaskan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah memutuskan relokasi sebagai solusi konflik Syiah Sampang. Namun warga Syiah menolak dan tetap ingin pulang ke kampung halamannya. Warga Syiah meminta kepada presiden untuk dijamin dan dilindungi dan keamanannya. "Hanya itu yang saya minta pada presiden sebagai bapak bagi saya," tuturnya.
Ia menjelaskan Bupati setempat juga tidak pernah datang menjenguk warga di GOR Sampang, walau tempat tinggalnya hanya berjarak 100 meter.
Mujahid mengatakan para istri rombongan pesepeda berpuasa dan mendoakan suaminya yang berangkat ke Jakarta agar bisa bertemu Presiden SBY. Para suami diminta tidak pulang ke Sampang sebelum Presiden memenuhi janjinya untuk mengatur kepulangan mereka ke kampung asal.
Warga Syiah Sampang sampai di Jakarta pada hari Minggu,16 Juni setelah bersepeda dari Surabaya selama 15 hari. Tujuan mereka ingin bertemu dengan presiden SBY untuk menyerahkan surat tuntutan minta pulang dan menolak relokasi. Selain itu mereka juga akan bertemu Mendagri, DPR RI, Kemenag, KPAI, Komnas HAM dan Lembaga terkait.
RAMADHANI
