TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dokter Hasbullah Thabrany, mengatakan sistem Indonesia Case Based Group, yang diadopsi oleh Kartu Jakarta Sehat, tidak menggunakan data harga terbarui. Patokannya masih menggunakan data yang disurvei pada 2009 lalu. Survei harga itu hanya dipakai untuk menetapkan biaya berobat di rumah sakit sakit milik pemerintah.
"Komponen yang disertakan juga belum termasuk sejumlah variabel di rumah sakit swasta," kata Hasbullah di kantor Tempo, Senin, 10 Juni 2013. Hal itulah yang menyebabkan beberapa rumah sakit swasta sempat mengeluhkan soal klaim Kartu Jakarta Sehat yang tidak dibayar seratus persen dari yang diajukan. (Baca: 16 RS Swasta di Jakarta Mundur dari Program KJS)
Program KJS yang digadang-gadang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang mengadopsi sistem jaminan sosial nasional yang akan berlaku pada 2014 mendatang. Dalam sistem ini klaim rumah sakit dibayar per paket diagnosis atau dikenal dengan INA-CBG.
Dengan belum disertakannya, sejumlah variable dari rumah sakit swasta serta data yang usang, tidak heran pembayaran KJS diprotes rumah sakit swasta. Karena itu, Hasbullah mendesak Gubernur DKI Joko Widodo melibatkan swasta dan memperbarui data INA-CBG.
Menurut dia, biaya yang tercatat dalam INA CBG sekarang hanya cocok diterapkan di rumah sakit pemerintah. "Kalau di rumah sakit swasta, belum pas," ujar Hasbullah. Sebab, kata dia, variabel yang menjadi acuannya hanya biaya pengobatan dan biaya operasional. Sedangkan rumah sakit swasta membutuhkan variabel gaji pegawai dan investasi. (baca: 14 RS Swasta Jakarta Masih Layani KJS)
Dalam masalah biaya berobat, kata dia, rumah sakit swasta kerap pula tak efisien dalam mengobati pasien sehingga biayanya menjadi mahal. “Pemerintah dan rumah sakit swasta, sama-sama ada kesalahan-lah,"ujar Hasbullah.
SYAILENDRA | ISTMAN MP
