TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melantik ratusan pejabat secara massal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2013. Tak tanggung-tanggung, jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 415 orang. Mereka terdiri dari para lurah, camat, dan pejabat setingkat Eselon III dan IV dari hasil lelang jabatan yang berlangsung sejak April 2013.
Dari hasil seleksi dan promosi jabatan secara terbuka itu, hanya sedikit camat dan lurah yang menempati posisi lama. Kebanyakan dari mereka dirotasi, ditempatkan di daerah lain. Tapi ada juga yang malah dipromosikan menempati jabatan yang lebih tinggi.
Gubernur Jokowi berharap para pejabat hasil seleksi terbuka ini bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. "Saya tahu selama 8 bulan ini kita semua sudah bekerja keras, tetapi untuk selanjutnya saya ingin kita bekerja lebih keras lagi," kata dia dalam pidato sambutanya di halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah yang diberikan Jokowi untuk para pejabat anyar itu. Pertama, memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. "Dalam proses seleksi ada tes kemampuan pelayanan prima, jadi camat dan lurah harus melayani masyarakat sebaik-baiknya," kata dia.
Baik buruknya kinerja kecamatan dan kelurahan, kata dia, akan diawasi melalui Indeks Government Service. Dari situlah akan terlihat apakah pelayanan pemerintah masih kurang, sedang, atau sudah baik.
Kedua, Jokowi meminta para lurah dan camat menggerakkan masyarakat untuk menata lingkungan mereka. Salah satunya dengan meminta Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mengkoordinir warga. "Selokan yang penuh sampah pasti bisa bersih kalau RT dan RW bisa menggerakkan warga."
Selain itu, dia juga meminta agar camat dan lurah tak mengandalkan SKPD untuk menata lingkungan. Misalnya dalam hal penataan pedagang kaki lima dan parkir liar yang menyebabkan kemacetan. "Kalau ada satu pedagang tidak ditempatnya, langsung ditegur. Jangan tunggu sampai ada 1.000 orang lalu baru bingung," katanya.
Tak ketinggalan, Jokowi meminta parkir liar perlu segera ditertibkan, tidak menunggu Dinas Perhubungan turun ke jalan. "Masalah yang besar memang urusan kami (di Provinsi), tetapi yang punya lingkungan juga harus ikut mengatasi yang kecil-kecil."
Melalui seleksi terbuka itu, terhitung ada 93 orang pejabat non-petahana yang kini menjadi camat dan lurah. Sebanyak 17 orang menjadi camat dan 76 orang menjadi lurah baru.
ANGGRITA DESYANI
Baca juga:
Besok, Camat-Lurah Terbaik Dilantik di Balai Kota
Jelang Ramadan, FPI Bersiap Sweeping
Pengamat: Warga Mampu Bayar Transjakarta Rp 5.000
Jokowi: Wapres Boediono Minta Monorel Cepat Kelar
