TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggaraan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat, menuai kritik. Karena media patner televisi lokal yang diditunjuk Komisi Pemilihan Umum setempat tidak memiliki izin penyiaran alias ilegal.
"Pelaksanaan debat kampanye ini diduga sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Sekjen LSM Anti Korupsi Garut Governance Watch (G2W), Agus Rustandi, Kamis, 5 September 2013.
Acara debat kandidat 10 pasangan calon Bupati ini digelar di gedung Mutiara Cipanas, Tarogong Kaler, pada Rabu malam, 4 September 2013. KPU menunjuk 9 TV sebagai panitia pelaksana.
Selain debat kandidat, 9 TV juga mendapatkan jatah iklan sosialisasi pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala daerah Garut. Debat kandidat ini menghabiskan dana sebesar Rp68,2 juta.
Menurut Agus, dana yang dikeluarkan KPU dapat dikategorikan sebagai penyelewengan. Karena lembaga penyiaran yang ditunjuk tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.
Komisioner Bidang Infrastruktur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dadan Saputra mengatakan, penunjukan media patner yang tidak memiliki izin akan menyulitkan KPU dalam laporan pertanggung jawaban keuangannya."Ini menyalahi ketentuan administrasi yang berlaku," kata dia.
Menurut dia, berdasarkan data di KPID, 9 TV belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. Bahkan komisi penyiaran juga belum mengeluarkan rekomendasi kelayakan. Selian itu, di Garut baru ada satu televisi lokal yang memiliki izin penyiaran yakni Spacetoon TV.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, Aja Rowikarim mengatakan alasan penunjukan 9 TV karena anggaran yang tersedia cukup kecil. Selain itu, tidak ada lagi pembanding televisi lokal yang memiliki kapabilitas. "Subtansinya dari kegiatan ini untuk diketahui masyarakat, punya izin atau tidak itu bukan kewenangan kami," ujarnya.
Direktur Utama 9 TV, Bangkit Suherman mengaku memang statiun televisinya belum memiliki izin penyiaran. Dia telah melayangkan permohonan perizinan ke Komisi Penyiaran Indonesia, namun hingga kini belum ditanggapi. "Karena alasan anggaran di KPID, rekomendasi kelayakan kami belum juga diproses," kata dia.
SIGIT ZULMUNIR
Terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Jalan Soeharto
Berita populer:
Pilkada Riau, Calon Gubernur Saling Klaim Menang
Calon Presiden PDIP Mengarah ke Jokowi
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Minta Murid Ukur Kelamin, Ini Kata Kemendikbud
