Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerabat Keraton Kecewa Kinerja Wali Kota Yogya

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
GBPH Prabukusumo. TEMPO/Arif Wibowo
GBPH Prabukusumo. TEMPO/Arif Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kerabat Keraton Yogyakarta kecewa melihat kinerja Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Imam Priyono. “Pemerintah kota selama ini menunjukkan hasil yang tak maksimal,” ujar Gusti Bendoro Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo, kepada Tempo Rabu 18 September 2013.

Adik Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X ini melihat, sejumlah kebijakan Haryadi dan Imam selama menjabat tidak bisa berjalan baik dan diterapkan di lapangan. “Pemkot dituding masih lebih suka bekerja sendirian sehingga saat kinerjanya buruk langsung mendapatkan protes keras hingga penolakan,” ujarnya.

Kerabat Keraton Yogyakarta merupakan pendukung utama pasangan Haryadi-Imam yang kemudian memenangi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta pada 2011. Pasangan Haryadi-Imam diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. "Hanya pasangan ini yang benar-benar didukung Kraton," ujar Prabukusumo pada 20 September 2011 di rumah Joyokusumo.

Dukungan kerabat keraton inilah yan diduga menghasilkan kemenangan tipis Haryadi-Imam atas pasangan Hanafi Rais-Tri Harjun. Maklum, selain Prabukusumo, pasangan itu juga mendapat dukungan terbuka dari permaisuri Sultan, GKR Hemas, putri sulung Sultan Gusti Pembayun, adik kandung Sultan GBPH Joyokusumo dan GBPH Indrokusumo. "Titip kota Jogja pada Haryadi-Imam," kata Hemas saat itu.

Tapi menjelang dua tahun pemerintahan Haryadi-Imam, pasangan ini tak kunjung menunjukkan prestasi. DPRD Kota Yogyakarta menilai pemerintahan Haryadi gagal mebelanjakan anggaran, sehingga banyak dana yang tak terpakai untuk pelayanan publik. Haryadi dinilai lebih suka ngelencer ke luar negeri daripada mengurus pemerintahan.

Kasus terakhir, DPRD marah dan mengancam akan melayangkan mosi tak percaya karena Haryadi tidak menghadiri rapat konsultasi pada Senin lalu karena pergi ke Amerika Serikat selama 40 hari. “Sudah jalan sendiri-sendiri, lalu berimbas saling jegal dan serang,” kata Prabukusumo.

Kekecewaan atas kinerja wali kota pun juga dilontarkan Partai Golkar yang merupakan partai asal Haryadi. Menurut Wakil Sekretaris Partai Golkar DIY Agus Mulyono, program yang dilaksanakan Haryadi tak jelas. “Misalnya pengentasan kemiskinan seperti yang dulu dijanjikan. Mau seperti apa arahnya, bagaimana membiayai, targetnya apa. Ini tidak pernah dikomunikasikan,” kata Agus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengurus Golkar DIY berencana meminta pengurus Golkar Kota Yogyakarta menegur Haryadi. “Kami nanti serahkan kewenangannya menegur di tingkat kota,” kata dia.

Menanggapi kekecewaan kerabat Keraton Yogyakarta itu Wakil Wali Kota Imam Priyono enggan berkomentar banyak. “Kami siap menerima segala kritik dan akan membenahi kinerja yang dianggap kurang,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Topik Terhangat:

Miranda Goeltom | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji

Berita Terpopuler:
Waspada, Banyak Preman di 8 Lokasi Ini
Vanny: Saya Merasa Dijebak
Lima Tweet yang Mengguncang Dunia
Enam Jenis Ikan yang Sebaiknya Dihindari
Ini Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions
Wali Kelas SMA Bilang Vicky Prasetyo Tak Pintar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

7 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

11 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

14 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

42 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

53 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

58 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.