TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, tak sepakat bila Fraksi Demokrat mengganti Gede Pasek Suardika dari posisi Ketua Komisi Hukum dan menggantinya dengan Ruhut Sitompul. Dia bukannya tak sepakat dengan calon penggantinya, tetapi lebih pada mekanisme pergantiannya.
"Senin besok, saat serah terima jabatan akan kami sampaikan keberatan," kata Yani ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 19 September 2013. Dia mengatakan, fraksi memang berhak merotasi posisi ketua komisi, tapi anggota komisi mempunyai hak menerima atau menolak.
Yani menuturkan kebijakan Demokrat merotasi Pasek ke Ruhut Sitompul merupakan cara yang tak sehat. Menurut dia, fraksi seharusnya tak seenaknya merotasi tanpa memberikan penjelasan mengenai kekurangan atau kelebihan penggantinya.
Menurut Yani, rekam jejak dan kewibawaan menjadi hal yang diutamakan untuk posisi ketua komisi. Pasalnya, Komisi Hukum mengurusi bidang hukum dan hak asasi manusia.
"Kalau kucing yang ditempatkan jadi ketua, apa mau jadi komisi kucing?" kata Yani.
Meski begitu, dia membantah bila Ruhut Sitompul dinilai tak kompeten. "Menurut klaim Ruhut, dia sudah berpengalaman sebagai pengacara selama 30 tahun."
Partai Demokrat mencopot sejumlah kadernya dari struktur pimpinan fraksi dan pimpinan komisi Dewan Perwakilan Rakyat. Dua di antaranya adalah Saan Mustofa sebagai sekretaris fraksi dan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM.
SUNDARI
Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Penembakan Polisi | Miss World | Misteri Sisca Yofie | Info Haji
Berita Terpopuler:
SBY: Di Dunia, Hanya Indonesia Izinnya Berbelit
Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta
Ini Curhat Jokowi ke Boediono Soal Mobil Murah
Ahok: Indonesia Lebih Baik dari Amerika
Miss World Muslimah Galang Dana buat Pesantren
Syaharani: Vicky Banyak Menghafal Kamus
