TEMPO.CO , Surabaya: Provinsi Jawa Timur dinilai tak transparan dalam menyediakan informasi anggaran keuangan. Hasil Sub-National Open Budget Survey 2012 yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan Jawa Timur memiliki skor rendah yaitu 20 persen. "Dari skor itu, Jawa Timur termasuk provinsi yang tidak transparan soal informasi anggaran keuangan daerah," kata Koordinator FITRA Jawa Timur, Dahlan, Sabtu, 28 September 2013.
Survei keterbukaan informasi anggaran itu dilakukan pada Juli 2012 lalu. Ada empat provinsi dari Indonesia yang disurvei yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Keempatnya dipilih berdasarkan letak geografis yang mewakili wilayah barat dan timur, indeks kemiskinan, dan kapasitas fiskal.
Pelaksanaan survei dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah daerah diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu juga melalui penelusuran di website pemerintah daerah yang bersangkutan. Keterbukaan anggaran yang disurvei menyangkut perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Dahlan mengatakan, tidak semua dokumen tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) diberikan meskipun telah diminta secara resmi. "Yang diberikan hanya ringkasan APBD, lampiran tidak diberikan," ujar Dahlan.
Dari hasil penelusuran website, informasi tentang anggaran tersebut ternyata tidak dipublikasikan. Padahal laman tentang APBD sudah tersedia. Kesulitan mengakses karena seringnya server error pun menjadi pertimbangan FITRA memberikan penilaian.
Tidak transparansinya Jawa Timur cukup ironis. Pasalnya, provinsi ini yang pertama kali membentuk Komite Informasi Pelayanan Publik dan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah untuk pelayanan informasi publik.
Jawa Timur kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki skor 36 persen dan Riau dengan 35 persen. Sedangkan Kalimantan Timur mendapat skor terendah dengan 15 persen.
Kepala Bapperov Jawa Timur Zainal Abidin menyangkal penilaian FITRA. Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mempublikasikan program melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah juga memiliki website sebagai akses informasi ke publik. "Transparansi itu sudah kami lakukan. Setiap tahun kami sudah berikan rencana dan pertanggungjawaban program dan anggaran ke dewan dan di website juga," kata Zainal.
AGITA SUKMA LISTYANTI
