TEMPO.CO , Depok:Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Kota Depok mengalami perkembangan penduduk yang cukup pesat. Bahkan, banyak orang yang tinggal di Depok adalah warga Jakarta yang sengaja mencari tempat tinggal dengan alasan letaknya yang tidak jauh dengan Jakarta. Sebut saja wilayah permukiman elit di Kecamatan Cinere yang mayoritas warganya memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Mereka emoh berpindah identitas sehingga pajak dari kendaraan mereka masih masuk Jakarta.
Dengan alasan itu, ada usulan sebaiknya Kota Depok berpisah dari Jabar dan melebur menjadi satu dengan DKI Jakarta. Pernyataan itu keluar dari anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat (PD) Harry Witjaksono yang merupakan warga Depok. "Depok itu salah satu kota penyangga, jadi lebih baik Depok ikut ke Jakarta saja daripada dengan Jawa Barat," kata Harry kepada wartawan, Rabu, 16 Oktober 2013.
Harry menjelaskan, usulan itu bukan tanpa alasan logis. Alasannya, secara topografi Depok memang sangat dekat dengan Jakarta. Segala aktifitas masyarakat Depok pun sebenarnya cenderung mirip dengan Jakarta, baik dari sisi perekonomian hingga masalah kriminal. Bergabungnya Depok ke Jakarta dinilai akan memudahkan urusan administratif. Sehingga pejabat Kota Depok tidak harus pergi jauh ke Bandung, Jawa Barat hanya untuk mengikuti rapat dengan pemerintah provinsi. Apalagi, urusan hukum di Depok masih berada di bawah Polda Metro Jaya.
"Alangkah lebih baiknya jika secara administratif dan hukumnya merujuk ke satu induk saja. Kalau sekarang kan masih masing-masing," kata Harry.
Meski begitu, Harry mengakui usulan itu tidak mudah untuk direalisasikan mengingat sistem kepemimpinan Jawa Barat dan Jakarta yang berbeda. Jawa Barat juga, kata dia, tidak akan mudah melepaskan Depok karena juga menyangkut hal politis. "Akan terjadi tarik-menarik karena nggak mudah untuk lepas dari Jabar. Perlu diskusi panjanglah," katanya.
Namun, Harry menilai proses menuju peleburan Depok ke Jakarta itu sudah terlihat. Terutama dari sisi penegakan hukum yang sudah merujuk ke Polda Metro Jaya dan bukan ke Polda Jawa Barat. Secara perlahan, kata dia, proses ke arah itu masih harus terus dilakukan. "Ke depan kita harus pikirkan bagaimana Depok bisa dicover dengan Jakarta," kata dia.
Usulan itu ditanggapi positif oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Lisman Manurung. Ia menilai, usulan tersebut sebaiknya direalisasikan mengingat pergerakan masyarakat Depok lebih banyak menuju Jakarta, begitu pun sebaliknya. Sehingga sangat ideal jika kedua wilayah itu berada dalam satu sistem administrasi yang sama. "Jika kondisinya sudah demikian memang lebih baik dijadikan satu atap. Artinya, Depok-Jakarta berada dalam satu pintu administrasi yang sama," kata Lisman.
ILHAM TIRTA
Topik Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela
Berita Terpopuler:
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi
Istri Akil Mochtar Minta KPK Buka Rekeningnya
Jokowi: Lihat Saja Nanti Siapa yang Disembelih
Roy Suryo Larang Timnas U-19 Temui Politikus
Mau Blusukan, Sultan HB X Minta Mobil Baru
