TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak mau pusing dengan usulan dari berbagai pihak agar Depok melebur saja dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang kini dipimpin Joko Widodo. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama menginduk ke Provinsi Jawa Barat, tidak ada kendala birokrasi di Kota Depok.
"Kalau ditanya nyaman, saya nyaman banget (tetap di Jawa Barat)," kata Nur Mahmudi ketika ditanya mengenai usul penggabungan itu di Balai Kota Depok, Rabu, 30 Oktober 2013. Nur Mahmudi bahkan mengaku lebih dekat pergi ke Bandung ketimbang ke Jakarta. "Depok ke Bandung hanya dua jam, kalau Depok ke Jakarta Barat bisa empat jam."
Jika usulan itu diembuskan lagi, kata Nur Mahmudi, pemerintah pusat harus tegas. Usulan penyatuan Depok ke Jakarta, menurut dia, tidak boleh mengganggu otonomi daerah. "Kalau saya lihat, bukan gabung-menggabung urusannya, tapi efektif atau tidaknya program pembangunan," katanya.
Nur Mahmudi mengakui sejak dulu sudah ada berbagai wacana tentang Kota Depok. Rencana megapolitan yang menggabungkan semua daerah penyangga DKI Jakarta menjadi satu wilayah administrasi juga sudah lama dibahas.
Namun, kata dia, wacana tersebut juga hanya digantung. Jika peleburan itu memang mau dilakukan, pemerintah pusat harus mengambil alih wacana tersebut dan menunjuk siapa pihak yang akan menyelesaikan masalah itu.
"Kalau mau bikin perpres, bikin perpres yang benar, lalu berikan kewenangan yang jelas apa fungsinya tanpa mengganggu keberadaan otonomi daerah," kata dia. Menurut dia, pembentukan Kota Depok pada 1999 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota Depok.
ILHAM TIRTA
Topik Terhangat:
Prabowo Subianto | FPI Geruduk Lurah Susan | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten | Suap Akil Mochtar
Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Pengedar Foto Bugil Polwan Lampung Mantan Pacar
Heru Sulastyano Ditangkap di Rumah Istri Mudanya?
Ayah Korban Kasus Video SMP 4: Anak Saya Ketakutan
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
