TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempercepat pengadaan barang dengan menggunakan sistem informasi elektronik atau e-catalogue. Sistem ini dipercaya mendukung transparansi di pemerintah Jakarta. "Dosa lama kita stop," kata Wakil Gubernur di kantor LKPP, Jakarta, Rabu, 6 November 2013.
Percepatan itu diwujudkan dengan penandatanganan peresmian e-catalogue antara pemerintah daerah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan hari ini. Menurutnya, selain mendukung transparansi, sistem ini juga lebih murah dan efisien untuk digunakan.
Selain meresmikan e-catalogue, mantan Bupati Belitung Timur itu pun menandatangani kontrak dengan LKPP untuk 11 penyedia alat berat dan bahan pabrikasi. Pengadaan alat berat kebanyakan akan digunakan untuk persiapan menghadapi musim hujan dan banjir tahun. "Dana sudah tersedia, tapi barang belum ada," ujar lelaki yang akrab disapa Ahok itu.
Ahok menyadari pengadaan alat berat masih berjalan lambat tahun ini. Malah, setelah sembilan bulan menunggu, ternyata alat berat tak kunjung datang. Padahal, alat berat itu harus digunakan segera untuk normalisasi waduk.
Selain pengadaan alat berat, menurutnya, e-catalogue juga akan diterapkan pada pengadaan bus. Ia menganggap pengadaan bus tahun ini masih berjalan lambat dan tidak sesuai harapan. Dari target sekitar 1.000 bus tahun ini, hanya 346 bus sedang dan 310 bus Transjakarta yang datang hingga akhir tahun. Ahok berharap kegagalan pengadaan bus di tahun ini dapat direalisasikan pada tahun depan.
E-catalogue atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Basuki menganggap dengan cara ini bisa mempercepat pengadaan barang. Selain itu, pengadaan barang yang sudah dimasukkan e-catalogue tidak bisa diutak-atik lagi.
Dengan e-catalogue, kata Ahok, pemerintah bisa menghemat anggaran karena teknis dan harga barang sudah ditentukan sejak awal. "Penghematannya bisa sampai 20 persen," ujarnya.
Selanjutnya, ia juga akan membuat pengeluaran atau budgeting secara elektronik atau e-budgeting. Ini agar bisa mengontrol pengeluaran anggaran dengan baik.
Ia mencontohkan, tenaga konsultan untuk perawatan jalan bisa mencapai Rp 100-150 juta. Padahal, anggaran itu tidak diperlukan lagi. Ternyata, masih ada sampai saat ini. "Makanya butuh sistem yang bisa langsung mencoret anggaran yang tidak perlu. Haram hukumnya," kata Basuki.
Ada lagi masalah pengadaan barang lainnya seperti alat tulis kantor. Anggaran untuk itu bisa mencapai Rp 1,2 triliun, padahal banyak barang yang tidak diperlukan. Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sedang menggodok mengenai sistem baru tersebut.
E-budgeting, menurutnya, sudah dipakai di Kota Surabaya. Penerapan ini pun dinilai efektif. Begitu pula dengan pemerintah pusat. "BPK sudah ada sistem-sistem seperti ini. Kami butuh waktu tepat untuk meluncurkannya," ia menjelaskan.
ISMI DAMAYANTI | SUTJI DECILYA
Baca juga:
Mengundang Jokowi Harus Bayar?
Penembak Satpam di Cengkareng Anggota Brimob
Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah
Ahok: Mesin Parkir Jakarta Sama seperti Eropa
