TEMPO.CO, Jakarta--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyampaikan delapan masalah kritis Ibu Kota yang masih perlu diselesaikan di 2014. Permasalahan tersebut mencakup kemacetan, banjir, premanisme, kemiskinan, pelayanan pemerintah, lingkungan hidup, tata kota, dan disiplin warga.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyatakan, untuk masalah kemacetan, DKI Jakarta telah melakukan banyak kebijakan sebagai bagian dari solusinya. "Investasi Busway di 2013 sendiri mencapai Rp 4,26 triliun," kata Ferrial.
Nilai tersebut, menurut Ferrial, belum termasuk biaya pembangunan jalan layang non tol yang mencapai Rp 1,28 triliun dan Monorair serta Mass Rapid Transit yang mencapai Rp 15,6 triliun.
Ferrial mengatakan, dengan menganggarkan Rp 5 triliun hingga Rp 8 triliun per tahun, maka alokasi anggaran untuk MRT sebagai sistem interkoneksi transportasi Jakarta.
Permasalahan kedua, mengenai banjir, Ferrial mengatakan, Dewan menyambut baik pengerukan sungai dan kali yang ada di Ibu Kota. "Disertai penerapan sanksi denda Rp 500 ribu bagi warga yang membuang sampah sembarangan juga dapat memberi efek jera," kata Ferrial.
Ferrial mengatakan, diperlukan sikap berani dan tegas terkait penyelesaian banjir meski diketahui terdapat faktor yang mempengaruhi Jakarta sulit bebas dari banjir. "Diperlukan juga kajian komprehensif menata pemukiman bantaran kali," kata Ferrial.
Terkait masalah ketiga, premanisme, Ferrial mengatakan, latar belakangnya terjadi akibat kesejahteraan warga yang tidak merata serta keterbatasan lapangan pekerjaan.
DPRD mengutip rilis Polres Jakarta Barat untuk titik-titik rawan yang tersebar di delapan kecamatan Jakarta Barat, yaitu Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Tambora, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjung Duren, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Kalideres.
Untuk masalah keempat terkait kemiskinan, Ferrial menyatakan, dengan tingkat kemiskinan di Jakarta yang berada pada 3,55 persen, maka diperlukan dorongan untuk dimulainya wirausaha-wirausaha kreatif yang membantu penyerapan lebih banyak tenaga kerja.
Masalah kelima yang masih perlu menjadi perhatian DPRD adalah pelayanan pemerintah. Ferrial mengatakan, fungsi yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diperkuat melalui ditetapkannya visi dan misi realistis secara berkala. "Pemprov DKI sendiri mendapat penilaian di bawah standar menyangkut keluhan pungutan liar," kata Ferrial.
Terkait masalah keenam mengenai lingkungan hidup, DPRD menilai, capaian 10 persen untuk ruang terbuka hijau pada tahun ini masih perlu dikebut agar target 30 persen dapat tercapai. "Secara umum, Jakarta tertinggal jauh dari sejumlah Ibu Kota negara Asia untuk kualitas lingkugan hidup," kata Ferrial.
Masalah ketujuh, tata kota, dinilai menjadi masalah yang sudah tidak dapat ditingkatkan kualitasnya secara optimal. "Jakarta memerlukan pemikiran tata kota yang lebih jenius dan merujuk pada tata kota di negara maju," kata Ferrial.
Ferrial mengatakan, seluruh warga Jakarta diharapkan bisa mengawal pelaksanaan rencana perbaikan tata kota yang ada. "Di antaranya untuk pengaturan zonasi dan penambahan ruang terbuka hijau," kata Ferrial.
Permasalah terakhir mengenai disiplin warga, Perda Nomor 8 tahun 2007 mengenai larangan berdagang di trotoar, mengemis, mengamen, penggunaan jembatan penyebrangan tidak dengan semestinya dan lain sebagainya masih belum dianggap serius oleh warga. "Jika perlu diaplikasikan lebih masif mengenai sanksi denda maksimal, harus dilihat segi efektivitas dan efek jera kepada para pelakunya," kata Ferrial.
ISMI DAMAYANTI
Populer:
Aurelie Takut Kekasihnya Sebarkan Foto Telanjang
Jokowi: Foto Bareng di Fatahilah Bayar Rp 5 Ribu
Setya Novanto Tak Gubris Panggilan KPK
Kisah Pilu Aurelie Moeremans Setelah Kawin Lari
