Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Jadwalkan Perika Zainudin Amali  

image-gnews
Polisi saat menjaga proses penggeledahan yang dilakukan Penyidik KPK di Gedung Nusantara I, Gedung Parlemen, Jakarta  (16/1). Penggeledahan ini terkait kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang kini berstatus tersangka. Tempo/Tony Hartawan
Polisi saat menjaga proses penggeledahan yang dilakukan Penyidik KPK di Gedung Nusantara I, Gedung Parlemen, Jakarta (16/1). Penggeledahan ini terkait kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang kini berstatus tersangka. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya, diundang untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Zainudin bakal diperiksa sebagai saksi. "Dia akan dimintai keterangan terkait kasus SKK Migas," kata Priharsa, Senin, 20 Januari 2014.

Zainudin Amali adalah nama baru yang terseret pengembangan kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pada 16 Januari 2014, penyidik KPK menggeledah ruang kerja dan rumah Zainudin di Jakarta. "Untuk melengkapi proses penyidikan bagi tersangka WK (Waryono Karno)," ujar juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di gedung KPK, Kamis, 16 Januari 2014.

Menurut Johan, penyidik menggeledah sejumlah tempat karena menduga ada jejak-jejak tersangka pengembangan kasus SKK Migas, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Ruang kerja Zainudin berada di lantai 11 Gedung Nusantara 1 DPR, sementara rumahnya di Jalan Wirabudhi Nomor 1 Blok 1, Cipinang Melayu, Jakarta.

Nama Zainudin juga muncul dalam penelusuran KPK terkait dugaan suap pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dalam percakapan BlackBerry Messenger Akil Mocthar dan Zainudin Amali pada 1 Oktober 2013, Akil mematok tarif Rp 10 miliar untuk mengamankan pilkada Jawa Timur. Partai Golkar adalah salah satu partai pengusung pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zainuddin mengatakan akan menyampaikan permintaan tersebut kepada 'Tim Jatim'. Pada 2 Oktober 2013, Zainudin kembali mengontak Akil untuk mengabari permintaan Akil disetujui.

Namun, sebelum Zainudin sempat mengantarkan uang untuk Akil ke rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Akil telanjur dicokok penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil ditangkap tangan dalam suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak.

MUHAMAD RIZKI | BUNGA MANGGIASIH | BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita terpopuler
Jakarta Banjir, SBY Terbang ke Bali  
Jokowi Perintahkan Buka-Tutup Pintu Air ke Istana
Lagi, Tiga TKI Tewas Ditembak di Malaysia  
Banjir, Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta Terendam  
SBY Merasa Dikhianati Tony Abbot Soal Penyadapan  
Air Waduk Pluit Terancam Meluber, Ini Penyebabnya  
Percakapan Akil Mochtar Soal Pembagian Suap

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

10 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.