TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi di sektor kesehatan Indonesia dalam 12 tahun terakhir telah merugikan negara hingga Rp 594 miliar. Dari data yang dipublikasikan aparat penegak hukum dan jaringan masyarakat sipil, Indonesia Corruption Watch mencatat ada 122 kasus korupsi di sektor ini sepanjang 2001-2013.
"Kerugian negara ini setara dengan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2,5 juta penduduk miskin," ujar Koordinator Divisi Pemantauan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di kantornya, Ahad, 26 Januari 2014.
Menurut dia, sarang koruptor sektor tersebut ada di Kementerian Kesehatan. Jumlah kasus dalam 12 tahun tak banyak, hanya sembilan kasus, tapi nilai kerugian negara yang ditimbulkannya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 249,1 miliar. Kementerian Kesehatan juga "menyumbang" aktor dalam korupsi kelas kakap. Setidaknya telah ada dua mantan Menteri Kesehatan dan Direktorat Jenderal kementerian itu yang terseret kasus korupsi.
Febri mengatakan, pada 2008-2012, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 327 kerugian negara senilai Rp 2,8 triliun di Kementerian Kesehatan. BPK merekomendasikan 659 tindakan yang bisa menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1,36 triliun. Namun Kementerian Kesehatan baru melakukan 276 rekomendasi senilai Rp 153 miliar. Sebanyak 344 rekomendasi lagi, setara nilainya dengan Rp 450,4 miliar, sedang dalam proses pelaksanaan atau belum sesuai dengan saran BPK.
"Kementerian Kesehatan masih berutang, belum menindaklanjuti 39 rekomendasi BPK bernilai Rp 755,4 miliar," ucapnya.
Fuad dari Lembaga Masyarakat Pemantau Pelayanan Publik berpendapat tingkat korupsi di sektor kesehatan berbanding lurus dengan banyaknya pengaduan pelayanan publik sektor tersebut. "Selama 1,5 tahun kami mengadvokasi pelayanan publik, pengaduan tertinggi ada di sektor kesehatan dan juga pendidikan," tuturnya.
Ia menyayangkan partisipasi publik yang masih minim dalam sektor kesehatan, serta belum berhasilnya upaya reformasi birokrasi. "Tidak mungkin pemerintah bisa menciptakan pelayanan publik berkualitas dan mengurangi korupsi kalau partisipasi publik dan reformasi birokrasinya enggak ada," ujar Fuad.
BUNGA MANGGIASIH
Berita Populer
Klaim Ical Soal Pak Harto dan Golkar Berlebihan
Di Survei Ini, Prabowo Subianto Selalu Jadi Juara
Survei: PDIP Tak Usung Jokowi, Prabowo Menang
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang
Gempa Kebumen Akibat Dua Lempeng Bertemu
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Gempa Kebumen, Aktivitas Gunung Api Masih Normal
Survei: Publik Inginkan Koruptor Dihukum Mati
