Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei, Publik Lebih Suka Capres Muda  

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memarkir sepedanya sesampainya di Balaikota Jakarta (3/1). Jokowi menginstruksikan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat yang berlaku sejak Jumat (3/1). ANTARA/Wahyu Putro A
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memarkir sepedanya sesampainya di Balaikota Jakarta (3/1). Jokowi menginstruksikan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat yang berlaku sejak Jumat (3/1). ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang menunjukkan publik lebih menyukai calon presiden berusia muda. Direktur Pusat Kajian Arif Hidayat mengatakan 73 persen responden lebih menyenangi calon presiden yang umurnya di bawah 55 tahun.

"Sebanyak 17 persen lainnya menyatakan tak suka dan 10 persen tak tahu," katanya saat memaparkan hasil survei berjudul "Menakar Potensi Modal Sosial dan Politik Capres Muda di Pilpres 2014" di Jakarta, Ahad, 9 Februari 2014. Arif melanjutkan, publik yang suka dengan usia capres mendatang di atas 55 tahun sebesar 62 persen. Yang menjawab tak suka 30 persen, sedangkan yang tak tahu 8 persen.

Survei ini dilakukan pada 3 Januari-9 Februari dengan jumlah responden 1.070 orang yang tersebar di 34 provinsi. Responden yang dipilih adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 dan bukan TNI/Polri aktif. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, margin of error sekitar 3 persen. Pengambilan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan bantuan kuesioner.

Dari hasil survei tersebut, Arif menyarankan agar para pemimpin partai politik memanfaatkan tokoh muda partainya yang memiliki elektabilitas tinggi. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dengan angka 20,28 persen; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso 16,26 persen; dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid 10,09 persen.

"Momentum elektabilitas ini mestinya dimanfaatkan. Soalnya, mereka akan menjadi tokoh tua saat Pemilu 2019 nanti," ujarnya. (Baca juga: Ketua Umum Partai Bisa Manfaatkan 3 Tokoh Muda Ini).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NUR ALFIYAH


Terpopuler
Tak Ada Mobil Presiden, Angkot pun Jadi
Soal Suami Airin, Aura Kasih Siap Dipanggil KPK
Eks Dubes Kaget Singapura Protes KRI Usman Harun
Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman-Harun

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

37 menit lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

19 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas