Pengamat: Risma Anak Kos di PDIP  

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wawan Ichwanuddin menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan rugi jika gagal menyelesaikan polemik terkait rencana mundurnya Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Dia menilai ada sejumlah alasan mengapa Risma dan Jokowi diperlakukan berbeda oleh partai.

"Risma merupakan birokrat yang diusung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Jokowi adalah kader," kata Wawan saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2014. Karena bukan merupakan kader, kata dia, ada anggapan Risma merupakan anak kos di PDI Perjuangan. Wawan menuturkan, partai pasti ingin mendapatkan keuntungan dari kepala daerah yang mereka usung.

Penyebab yang kedua adalah mengenai dampak elektoral bagi partai. Wawan menjelaskan, dalam berbagai survei, Jokowi memberikan manfaat besar bagi elektabilitas PDI Perjuangan. Menurut dia, banyak pemilih yang memilih PDIP setelah melihat figur Jokowi. Dia mempertanyakan, apakah ada penelitian bahwa Risma memberikan dampak sama seperti yang dihasilkan Jokowi. "Minimal untuk di wilayah Surabaya," ujar dia. (baca: Baru Ketemu Risma, Wisnu Sudah Cerita Proyek)

Di sisi lain, Jokowi juga memberikan kontribusi nyata kepada PDI Perjuangan. Misalnya, kata dia, Jokowi diajak berkampanye ke berbagai daerah oleh Megawati. Berbeda dengan Risma yang tidak diajak berkampanye oleh PDI Perjuangan. Wawan menjelaskan, langkah salah dalam menangani kasus Risma akan berakibat blunder bagi PDI Perjuangan. "Partai politik lain akan mengambil keuntungan dari isu ini," ujar dia.

Dia menilai aneh sebenarnya PDI Perjuangan menyorongkan Wisnu Sakti Buana sebagai pendamping Risma. Alasannya, Wisnu termasuk tokoh yang pernah berkonflik ketika Risma hendak menaikkan pajak reklame. Menurut dia, meskipun sudah berhasil diselesaikan, persepsi publik akan tetap negatif memandang kasus ini.

WAYAN AGUS PURNOMO