TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia memastikan akan membangun smelter di Indonesia. Direktur Utama Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, mengatakan Freeport kini menunggu hasil studi kelayakan yang dijalankan dengan PT Aneka Tambang (Antam) untuk memastikan pembangunan smelter.
"Kami akan bangun. Kan, saya sudah bilang, kami lagi ngomong sama Antam," katanya di Kementerian Perindustrian, Senin, 24 Februari 2014. Menurut dia, kepastian dan detail mengenai pembangunan masih menunggu hasil studi kelayakan tersebut. "Kan, hasilnya (studi kelayakan) baru keluar April, ini baru bulan apa? Sekarang lagi mau dikerjakan, sampai April nanti kita lihat," katanya.
Rozik mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah pembangunan smelter tersebut digarap sendiri atau melibatkan Antam. Kesepakatan antara Freeport dan Antam memang sebatas studi kelayakan untuk pembangunan smelter. (Baca:Freeport dan Antam Bangun Smelter US$ 2,2 Miliar )
Freeport, kata dia, sudah mengajukan permintaan rekomendasi sebagai eksportir terdaftar. Namun hingga kini rekomendasi tersebut belum keluar. Rozik mengatakan Freeport mengajukan permintaan tersebut setelah kebijakan bea keluar ekspor diluncurkan. "Sudah kami ajukan, tapi rekomendasi dari dirjen (Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara) belum ada," katanya.
Pada 10 Februari lalu, Freeport dan Antam menandatangani kesepakatan untuk melakukan studi kelayakan pembangunan smelter. Studi kelayakan berlangsung selama 3 bulan dan kedua perusahaan akan mengkaji kemungkinan lokasi smelter. Ada tiga alternatif lokasi di Jawa Timur, yaitu Gresik, kawasan dekat pelabuhan Pelindo, dan Polowijo. Adapun di Papua ada satu lokasi, yakni Amamapare.
Nilai investasi smelter tembaga tersebut diperkirakan mencapai US$ 2,2 miliar. Kapasitas produksi (output) mencapai 300 ribu ton, sementara input diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. (Baca: Komitmen Freeport Bangun Smelter Terus Ditagih )
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler
Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu
Semen Indonesia Catat Laba Bersih Rp 5,37 Triliun
Pemerintah Ogah Rekomendasi Freeport dan Newmont
