TEMPO.CO , Ukraina - Meski referendum baru akan digelar Minggu, 16 Maret 2014, parlemen Crimea telah mendeklarasikan kemerdekaan Crimea atas Ukraina. Piagam deklarasi kemerdekaan Crimea, daerah otonomi khusus Ukraina dengan mayoritas etnis Rusia, bahkan sudah dipublikasikan di situs parlemen, seperti dilansir Ria Novosti, Selasa, 11 Maret 2014.
Parlemen Crimea beralasan bahwa langkah itu diambil sejalan dengan hukum internasional, khususnya mengutip putusan Pengadilan Mahkamah Internasional tentang kemerdekaan Kosovo atas Serbia. Selain itu, 78 dari 100 wakil pimpinan parlemen memberikan suaranya untuk mendukung deklarasi kemerdekaan Crimea. (Baca: Pasukan Pro-Rusia Rebut Pangkalan Militer Ukraina )
Langkah parlemen Crimea itu mendapat reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia. Rusia menegaskan pemberian kemerdekaan bagi Kosovo menghancurkan hukum internasional. Pemerintah Ukraina memerintahkan Crimea untuk segera menghentikan pemungutan suara pada Rabu, 12 Maret 2014, atau parlemen yang dideklarasikan akan dibubarkan.
Parlemen Ukraina juga meminta warga Crimea untuk tidak ikut pemungutan suara dan mengatakan aneksasi Rusia yang hanya memberikan hak kepada pemerintah pusat untuk mengurus bidang luar negeri sebagai pelanggaran konstitusi. Dekrit penjabat Presiden Ukraina, Oleksandr Turchynov, untuk menghentikan pemungutan suara pekan lalu tidak diakui oleh pejabat Crimea. (Baca: Aksi Dukung Rusia Meluas di Ukraina)
Pejabat Crimea yang berkantor di pangkalan Angkatan Laut Rusia telah menolak untuk mengakui pemerintahan baru yang menggantikan Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina yang digulingkan lewat aksi demonstrasi pada 22 Februari 2014. Sementara itu, sekitar 16 ribu pasukan Rusia sudah menguasai pangkalan militer dan infrastruktur penting di Semenanjung Crimea beberapa pekan lalu.
RIA NOVOSTI | MARIA RITA HASUGIAN