TEMPO.CO, Denpasar - Target pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menambah luas lahan sawah di Indonesia gagal total. Bahkan luas lahan selama sepuluh tahun masa pemerintahannya justru menurun.
Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan pada 2004 SBY mencanangkan penambahan luas lahan sawah hingga 7 juta hektare. "Saat itu di Indonesia luas lahan sawah masih sekitar 7,9 juta hektare," katanya pada seminar pertanian organik di Gianyar, Bali, Selasa, 22 April 2014. (Baca: Pemerintah Dikritik Gagal Mengelola Pertanian)
Namun, setelah sepuluh tahun masa pemerintahannya, luas lahan sawah justru menurun hingga hanya 7,3 juta hektare. Hal itu menunjukkan semakin lemahnya peran sektor pertanian dalam pembangunan bangsa dan kurangnya perhatian pemerintah.
Andreas setuju petani juga makin terbebani oleh tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga petani lebih baik menjual lahannya. Karena itu, lembaganya pernah memberikan penghargaan khusus kepada Idham Samawi pada saat menjabat Bupati Bantul karena berani memberikan subsidi pajak kepada petani.
Menurut dia, kebijakan pemerintah yang mengacu pada konsep ketahanan pangan tanpa mempedulikan asal-muasal bahan pangan harus diubah menjadi konsep kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan mengedepankan peran petani dalam menyediakan kebutuhan pangan sehingga mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dari negara luar.
Ahli pertanian organik dari Universitas Udayana, Luh Kartini, mengatakan pertanian organik harus menjadi alternatif pada masa depan. Sebab, masyarakat tidak hanya dicukupi pangannya, tapi juga mendapat pangan yang sehat.
Saat ini penggunaan pupuk kimia dalam proses produksi pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam perkembangan penyakit kanker. Pertanian organik juga akan mengembalikan budaya pertanian yang menghargai alam dan menyeimbangkan kehidupan.
Pertanian konvensional dengan pupuk kimia, kata dia, telah menyebabkan kematian mikroorganisme dalam tanah, mencemari sungai, dan mengotori udara. "Itu semua tak akan terjadi bila pertanian organik yang dikembangkan," ujarnya.
ROFIQI HASAN
Berita Terpopuler
Anang Hermansyah Melenggang ke Senayan
PNS Pemilik Rp 1,3 T Diduga Setor ke Perwira TNI
KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka
