TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor mengaku terkendala anggaran dalam proses eksekusi dan pembongkaran ratusan vila dan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah di Puncak, Bogor. Rencananya, pembongkaran itu akan dilakukan sebelum bulan puasa. Kendala terjadi karena dana bantuan dari Pemerintah Provinisi DKI Jakarta sebesar Rp 5 miliar belum turun. (Baca: Dana Hibah Bogor, Jokowi: Untuk Robohkan 800 Vila)
"Sampai saat ini, kami masih melakukan verifikasi terhadap ratusan vila dan bangunan di dua kecamatan, yakni Cisarua dan Puncak. Pembongkaran sebelum puasa atau pertengahan Juni-Juli," kata Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 April 2014.
Menurut dia, penertiban dan pembongkaran vila liar di Puncak merupakan penegakan hukum serta upaya untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan konservasi dan resapan air. "Bupati Bogor Rachmat Yasin sudah memberikan mandat untuk segera membongkar, hanya masih terkendala dengan masalah anggaran," katanya. Luthfie menambahkan, dari sekitar 400 vila dan bangunan yang yang menjadi target pembongkaran tahun 2014, sudah 136 unit terdata.
Bupati Bogor Rachmat Yasin sempat menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi soal pelanggaran hukum yang merusak lingkungan di Puncak. "Pada 2014 ini, kami targetkan vila yang akan dibongkar di Puncak sebanyak 400 unit," tuturnya. (Baca: Penerbitan IMB Vila Puncak Akan Diselidiki)
M. SIDIK PERMANA
Berita Lainnya:
Ditanya Anak SD, Ini Impian Ahok Jadi Wagub
Siswa SD Tewas Ditabrak Metro Mini
Polisi Belum Terima Laporan Korban Lain di JIS
