TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memfasilitasi pembuatan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Peraturan ini dibuat untuk perpanjangan masa rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional yang jatuh pada 9 Mei dan kemungkinan molor.
"Tadi malam Pak Menteri diperintah Presiden untuk pro-aktif memantau dan memfasilitasi penyelenggara pemilu bila (nanti) diperlukan perppu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno kepada Antara di Jakarta.
Menteri Gamawan juga sudah memerintahkan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo untuk mempersiapkan draf tersebut jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta. Kementerian ini tidak akan menerbitkan perppu tanpa ada permohonan dari KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu.
Di Gedung KPU Pusat, proses rekapitulasi hasil pemilu legislatif masih berlangsung hingga Rabu malam. Sedikitnya 14 provinsi belum menyelesaikan rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif pada 9 April lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU harus mengesahkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat nasional tersebut 30 hari setelah pemungutan suara.
Artinya, sisa waktu yang dimiliki KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi nasional tinggal satu hari karena jatuh tempo batas akhir itu Jumat, 9 Mei. Pihak KPU masih yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi nasional sesuai jadwal. (Baca: Rekap Molor, KPU Tak Bisa Dipidanakan)
"Kami belum pikirkan (perppu perpanjangan rekapitulasi). Komitmen kami di tingkat nasional adalah bagaimana secara prosedural administrasi rekapitulasi ini terpenuhi. (Yang penting) masuk ke nasional sudah clear, kalau ada masalah di daerah akan dicermati dulu," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Dari 14 provinsi tersebut, empat di antaranya belum melaporkan angka rekapitulasinya ke KPU Pusat, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku dan Papua. Sedangkan sepuluh provinsi lain harus ditunda pengesahan rekapitulasinya. (Baca: KPU Siap Hadapi Gugatan Partai Politik)
Sedangkan 19 provinsi yang sudah disahkan rekapitulasinya adalah Bangka Belitung, Banten, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, DKI Jakarta, DIY, Kepulauan Riau dan Jawa Tengah.
Ferry mengatakan nantinya petugas penyelenggara pemilu tingkat daerah, seperti KPPS, PPL, dan PPS bermasalah tidak akan dilibatkan dalam pemilu presiden. "Begitu pula mereka yang menjalani proses penyelesaian masalah di DPKK (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) bakal tak dilibatkan lagi," ujarnya.
Ferry mengatakan hingga hari ke-12 rapat pleno ditemukan daerah paling bermasalah dalam proses rekapitulasi adalah Musi Rawas, Sumatera Selatan; Manado; Pekalongan di Jawa Tengah; dan Pasawaran di Lampung.
ELIK S | TIKA PRIMANDARI
Terkait
DKPP: Rekapitulasi Penetapan Suara Harus 9 Mei
Terpopuler
Monica Lewinsky Buka Mulut Soal 'Affair' Clinton
Foto Seksinya Digunjingkan, Mariana Renata Pasif
Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional
Alasan Negara Timur Tengah Suka Fortuner Indonesia
