TEMPO.CO, Jakarta: PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh tokoh Sumbawa Barat Amir Jawas. PT NNT diadukan karena beroperasi tanpa Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) selama tahun 2014 yang harusnya disetujui oleh pemerintah.
Operasi tanpa RKAB itu disebutnya sebagai pelanggaran serius karena perusahaan asing tersebut dengan seenaknya beroperasi tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. "Pemerintah belum menyetujui RKAB yang diusulkan tetapi Newmont tetap produksi," kata Amir Jawas melalui keterangan pers yang diberikan selesai menyerahkan pengaduan, Jumat, 16 Mei 2014. (Baca: Freeport dan Newmont Belum Kantongi Izin Ekspor)
Menurut Amir Jawas, RKAB ini seharusnya sudah mendapat persetujuan pemerintah pada awal 2014, namun pemerintah belum menyetujui RKAB yang telah diusulkan NNT.
Amir mempertanyakan NNT bisa beroperasi secara leluasa yang menyebabkan pemerintah pun tidak bisa berkutik dengan sikap Newmont selama ini. Padahal NNT diklaim patuh terhadap isi kontrak karya. Namun dalam hal RKAB ini, NNT tidak mengaku ada persoalan RKAB yang belum tuntas. "Ini tugas KPK untuk membongkar kolusi tingkat tinggi," ujarnya.
Mengutip Pasal 14 ayat 4 dari kontrak karya yang ditandatangani tanggal 2 Desember 1986 antara pemerintah dan NNT, Amir menjelaskan bahwa perusahaan akan menyampaikan kepada pemerintah tidak lebih lama dari tanggal 15 November atau 15 Februari setiap tahun selama jangka waktu persetujuan ini; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak-kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya, dengan rincian yang cukup agar pemerintah dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan-penjualan tersebut, dan menetapkan apakah rencana-rencana itu sesuai dengan kewajiban perusahaan di bawah persetujuan ini.
Kemudian, kontrak karya itu menyebutkan suatu rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun pertama dari persetujuan ini akan disampaikan kepada pemerintah secepat mungkin setelah persetujuan ini ditandatangani.
Jika membaca isi kontrak kerja tersebut, kata Amir, jelas Newmont sudah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya penerimaan negara. (Baca: Larangan Ekspor Mineral Mentah, Newmont Mengancam)
Ex Senior Manager Hubungan Eksternal NNT Malik Salim mendukung penuh upaya melaporkan manajemen Newmont kepada KPK yang saat ini fokus pada penyimpangan sektor pertambangan. "Dan penyimpangan yang luar biasa terdapat di Newmont," ucapnya.
Malik berharap KPK dapat segera menindaklanjut laporan yang telah serahkan tersebut. "Kami siap memasok kembali data-data yang dibutuhkan KPK.
Malik juga menyesalkan sikap Direktur Utama NNT Martiono yang mengambil opsi akan merumahkan sebagian besar karyawan NNT pada 1 Juni 2014 mendatang karena tidak mau mengekspor konsentrat dengan dikenakan bea keluar seperti yang diatur oleh pemerintah.
Ini disebutnya akal-akalan, dengan cara menumpuk produksi yang tidak ada dalam perencanaan. Setelah produksi menumpuk mereka teriak bahwa tidak mungkin lagi beroperasi dan solusinya hanya satu merumahkah karyawan. "Masih banyak solusi lain selain merumahkan karyawan," kata Malik. (Baca: Newmont Berhemat, Pekerja Khawatir Terkena PHK)
Juru bicara NNT Rubi Waprasa Purnomo belum memberikan konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
SUPRIYANTHO KHAFID
Terpopuler:
Koalisi Gerindra-PKS 99,9 Persen Disepakati
KSAD Budiman Mencuat di Daftar Cawapres Jokowi
Wakil Kapolri Datangi Kantor KPK
