TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hampir sebagian warga Jakarta tinggal di kawasan terlarang, seperti di bantaran kali atau di kolong jembatan. Hal itu, kata dia, merupakan salah satu yang membuat Jakarta tak tertib dan tampak padat.
Bahkan, ujar Ahok, hampir 80 persen masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut bukan warga Jakarta. "Karena rata-rata yang tinggal di situ tuh 80 persen mungkin penyewa, orang dari luar kota," ujarnya di Balai Kota, Rabu, 28 Mei 2014. Jika diusir, menurut Ahok, jumlah orang yang tinggal di Jakarta bisa berkurang.
Pasalnya, tutur Ahok, di Jakarta ini masih banyak orang yang menyewakan tempat-tempat tinggal murah bagi pendatang. "Misalnya, 5.000 sehari, 10.000 sehari. Dibuat kontrak atau kos-kosan murah. Dapat air, dapat listrik. Itu yang masalah," katanya. Bahkan sampai disediakan air ledeng, MCK, hingga tempat ibadah.
Terkait dengan hal tersebut, kata Ahok, pihaknya pun akan segera melakukan penertiban. Prioritas penertiban akan dilakukan di titik-titik jalan inspeksi di bantaran kali. Penertiban di lokasi tersebut, menurut dia, dapat mengatasi persoalan lain di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan. "Kalau mereka pulang kampung kan bisa ngurangin motor, ngurangin lainnya," tuturnya.
Di jalan inspeksi itu pun akan dibangun taman yang dapat digunakan para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di pinggir jalan. Jalan inspeksi sendiri dibangun untuk mengurangi banjir di sekitaran kali. Sebab, selama ini jalan tersebut dijadikan permukiman kumuh. Selain itu, jalan inspeksi pun bisa digunakan untuk jalur alternatif bagi kendaraan umum.
NINIS CHAIRUNNISA
Berita terpopuler:
Cokelat Cadbury Mengandung Babi?
Dirut Pelni yang Dipecat Dahlan Ternyata Raup Laba
Selain Cadbury Berbabi, Waspadai Biskuit Haram
