TEMPO.CO, Surabaya - Sekitar 200 pekerja seks komersial dari berbagai lokalisasi di Surabaya yang tergabung dalam Perempuan Lokalisasi Menggugat berkumpul di Gang Dolly. Mereka membuat tulisan di atas secarik kertas HVS yang berisi unek-unek, harapan, dan alasan menolak penutupan Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang. "Teman-teman, silakan mengisi apa pun unek-unek yang ada. Kita di sini (lokalisasi) bekerja untuk anak dan keluarga. Kita menolak penutupan Dolly-Jarak," kata salah seorang PSK, Ayu, Kamis, 5 Juni 2014.
Di bawah arahan koordinator Front Pekerja Lokalisasi, para PSK tersebut membacakan sumpah pekerja lokalisasi. Bunyi sumpah PSK itu ialah: Kami, pekerja lokalisasi, bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami berbahasa satu, bahasa kebenaran, tanpa kebohongan. (Baca: Dolly Ditutup, Ratusan Pedagang Kaki Lima Resah)
Tumpahan keresahan para PSK di kertas itu rencananya akan dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai petisi. Sebelum menulis massal, para PSK diarahkan duduk di jalanan Gang Dolly dengan beralaskan koran. Memakai masker dan kaca mata sebagai penutupan wajah, mereka mulai menulis unek-unek dan harapan begitu terdengar aba-aba komando. Setiap pekerja seks wajib mencantumkan nama dan asal wisma di secarik kertas beserta harapan-harapannya.
Tulisan para PSK itu antara lain berbunyi: Bu Risma, saya mohon tempat kerja saya jangan ditutup. Kalau ditutup, saya kerja apa, Bu?; Risma, kalau tidak bisa mengayomi orang kecil, turun dari jabatanmu; Kepada Bapak SBY, saya kecewa atas penutupan lokalisasi ini. Saya butuh kerja, Bapak SBY. Saya mohon kepada Bapak SBY, jangan tutup lokalisasi ini. Saya menangis, Pak. (Baca: Tutup Dolly, Kemensos Sediakan Rp 8 Miliar)
Ketua Komunitas Independen Pekerja Lokalisasi Saputro mengatakan tema aksi ini merupakan bentuk eksistensi perempuan lokalisasi yang dianggap tidak pernah diperhatikan. Rencana penutupan Dolly-Jarak pada 18 Juni mendatang, kata dia, merupakan salah satu bentuk penindasan pekerja seks yang rela menjual diri demi ekonomi keluarga.
"Pelacuran adalah bentuk perjuangan perempuan yang dipinggirkan sistem," ujarnya. Menurut dia, belum ada iktikad baik dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemprov Jawa Timur untuk mempertemukan para pihak terkait dengan rencana penutupan Dolly-Jarak. (Baca: Anak-anak Setuju Lokalisasi Dolly-Jarak Ditutup)
DIANANTA P. SUMEDI
