Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat Banggar Setujui Kriteria Pemotongan APBNP  

image-gnews
Menkeu Muhammad Chatib Basri (kanan) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (22/5). ANTARA/Widodo S.
Menkeu Muhammad Chatib Basri (kanan) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (22/5). ANTARA/Widodo S.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR menentukan kriteria pemotongan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 43 triliun dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran, Sabtu, 14 Juni 2014. Pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 terdiri atas empat kriteria pemotongan.

"Ini masih keputusan panitia kerja. Senin akan ada pembahasan di masing-masing komisi dan mitra kerja," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Yasona Laoly saat memimpin rapat di gedung parlemen, Jakarta. 

Menurut Laoly, kriteria pertama adalah pemotongan belanja barang dan perjalanan dinas. Target kedua adalah meminimumkan pemotongan belanja perjalanan dinas yang menjadi tugas fungsi pokok kementerian atau lembaga. Badan anggaran juga berencana menimimumkan pemotongan belanja bantuan sosial yang menjadi prioritas serta memangkas belanja modal.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah kemarin menyepakati postur sementara Rancangan APBN Perubahan 2014. Pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) ditentukan tidak jadi sebesar Rp 100 triliun seperti diberitakan sebelumnya, tapi menjadi Rp 43,025 triliun saja. Dengan demikian, akan ada Rp 56,97 triliun anggaran belanja K/L yang masih bisa dieksekusi di tahun ini. (Baca: Pemerintah Pangkas Asumsi Makro APBNP 2014)

Mengenai jumlah pemotongan, Laoly mengatakan tak akan diubah. Terhadap belanja yang tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan rencana strategis, dapat direlokasi ke belanja lain yang memenuhi kriteria.

Selain itu, kata Laoly, dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pemilihan presiden 2014, bila dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan pendanaan tambahan, tetap dapat dilaksakan oleh pemerintah. "Syaratnya sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun 2014," kata Laoly. (Baca: Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP)

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah dibawa ke masing-masing komisi pada Senin pekan depan, persetujuan tersebut akan dibahas dengan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, serta Menteri Bappenas pada hari Selasa. Dijadwalkan APBNP akan dibawa ke rapat paripurna pada Rabu, 18 Juni 2014.

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler:
SBY Berikan Beasiswa S2 ke Anak Tukang Becak
MA Hukum KPK Bayar Rp 100 Juta
Ini Bedanya Program Ekonomi Jokowi dan Prabowo
Kiai Targetkan 80 Persen Suara Jokowi di Sidoarjo
Mesin Penjernih Air ITB Go Internasional

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

2 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

2 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

3 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

4 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.