TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengamanatkan pekerjaan rumah yang penting bagi presiden dan pemerintah yang baru seiring dengan segera bergantinya kepemimpinan nasional.
"Keberpihakan itu harus ada, jadi dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)-nya harus digunakan lebih berpihak kepada kelompok yang miskin," kata CT, panggilan Chairul Tanjung, di kantornya, Jumat malam, 4 Juli 2014.
Menurut Chairul, proyeksi roda perekonomian mendatang mesti menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh rakyat Indonesia. Dia mencontohkan perlunya membangun irigasi, bendungan, dan jalan-jalan desa. "Dengan begitu, akan ada keseimbangan," ujarnya.
Ia menyatakan terjadinya pertumbuhan yang positif bergantung pada kebijakan pemerintah mendatang dalam mengkonversikan APBN untuk pembangunan. "Kita akan kasih memorandum kepada mereka, saran bahwa ini sebaiknya begini dan begitu," katanya. (Baca:Iklim Berbisnis di Indonesia Tertinggal di ASEAN)
Pembagian kue pembangunan saat ini, ujar CT, dianggap tidak memihak si miskin, sebab banyak anggaran yang justru digunakan untuk membangun infrastruktur di perkotaan, seperti jalan tol yang lebih banyak dinikmati kalangan kaya. "Kalau yang kaya enggak usah diapa-apain, dia sudah bisa ngatur dirinya sendiri," ujarnya.
Sebagai gantinya, kata dia, pembangunan infrastruktur di wilayah kota bisa melibatkan pihak investor swasta, baik asing maupun lokal, hingga badan usaha milik negara (BUMN). "Jadi tidak perlu lagi infrastruktur seperti jalan tol masuk APBN," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu memberikan kemudahan seperti percepatan perizinan bagi dunia usaha. "Yang dia (investor) butuh kepastian seperti konsesi berapa tahun, return-nya sekian. Pemerintah tugasnya kasih kepastian itu," ujarnya. (Baca:Siapa pun Presidennya, Harga BBM Pasti Naik)
Terakhir, CT menegaskan, untuk menjalankan hal tersebut, pemerintah perlu ketegasan dengan menjalankan roda pembangunan sesuai dengan acuan undang-undang. "Tidak usah ikut-ikut untuk infrastruktur yang digunakan orang kaya. Biarkan mereka bergerak dan kita mendapatkan manfaatnya. APBN kan limited (terbatas). Ini hal-hal yang menjadi pegangan pemerintah mendatang."
JAYADI SUPRIADIN
Berita lainnya:
Lapor Penyebaran Tabloid, Polisi Depok:Itu Ngarang
Data dan Fakta Belanda Vs Kosta Rika
Hendropriyono: Otak Kampanye Hitam Sudah Diketahui
