TEMPO.CO , Bandung:Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, pencairan dana bantuan provinsi sengaja ditahan menunggu pencoblosan Pemilu Presiden. “Kebijakan bantuan-bantuan ini sementara ktia hentikan sampai Pilpres selesai, (agar) jangan sampai jadi fitnah,” kata dia di Bandung, Senin, 7 Juli 2014.
Deddy beralasan, penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah provinsi itu untuk menghindari tudingan miring. Dia mencontohkan dana bantuan desa. “Bantuan infrastruktur pedesaan kita tahan dulu, jangan sampai ada kesan Pak Gubernur sebagai ketua Timses pemenangan (Prabowo-Hatta) seolah-olah memberi sogokan.”
Dia berharap masyarakat yang sedianya mendapat dana bantuan itu tidak resah. “Ada azas kehati-hatian. Kita harapka masyarakat penerima bantuan itu tidak resah,” kata Deddy. “Supaya jangan sampai ada syak wasangka bahwa gubernur dengan ini bermain dalam mempengaruhi pemilih. Kita gak mau itu.”
Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sri Mulyono mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan untuk mendunda pencairan dana bantuan provinsi, terutama Dan Hibah dan Bantuan Sosial. “Bukan melarang,t api hati-hati dan selektif,” kata dia.
Menurut Sri, khusus untuk bantuan infrastruktur desa, Rp 100 juta per desa,pihaknya tidak menahan hanya memperketat persyaratan. Hingga saat ini dana bantuan desa yang sudah tersalurkan belum menembus 100 desa.
Sri mengatakan, penundaan pencairan bantuan menunggu pemilu presiden tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Saat ini, penyerapan anggaran pemerintah Jawa Barat baru 23 persen. “Masih normal,” kata dia.
AHMAD FIKRI
Berita Terpopuler:
Peringkat Bouchard Naik ke Posisi Ketujuh
Rosberg Berkesempatan Jauhi Hamilton
Kvitova: Trofi Wimbledon Luar Biasa
Tami Grende, Petenis Indonesia Juara di Wimbledon
Novak Djokovic Rebut Gelar Wimbledon
Rosberg Berkesempatan Jauhi Hamilton
