TEMPO.CO, Jakarta - Antusiasme masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri, untuk menggunakan hak pilih dalam pilpres 9 Juli nanti sangat konstruktif bagi pengembangan demokrasi. Karenanya jangan sampai hal itu diganggu bahkan dirusak oleh aparatur negara atau penyelenggara pemilu.
“Mari kita hadirkan proses politik yang bermartabat. Pasalnya, ini bukan sekadar pada siapa yang menang, tapi ini menyangkut martabat Indonesia dalam berdemokrasi,” kata anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Faerry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Jakarta, Selasa 8 Juli 2014.(Baca : Kata KPU Soal Video Ricuh Pilpres di Hong Kong)
Kasus pemungutan suara di luar negeri yang diberitakan ada kekacauan, terutama di Hong Kong hari Minggu pada 6 Juli 2014 lalu, menurut Ferry, sangat memukul rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
“Betapa suatu peristiwa demokrasi (pilpres) yang diselenggarakan bagi WNI di luar negeri, kok terjadi keributan. Kasus seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemilu mengantisipasi menyangkut kemungkinan kekurangan kertas suara dan batas waktu pemakaian tempat," kata Ferry.
Ferry mengatakan, apa yang terjadi di Hong Kong, bukan lagi sekadar pada teknis pemungutan suara, tetapi sudah menyentuh pada icitra bangsa Indonesia di luar negeri, juga soal hak politik WNI yang dijamin oleh konstitusi.(Baca : Bawaslu Kritik Media Soal Kisruh Hong Kong)
Ferry mempertanyakan bagaimana antisipasi penyelenggara pilpres terhadap ketersediaan surat suara bagi pemilih di luar negeri yang menurut keputusan KPU berjumlah 2.038.711 ditambah 2% cadangan, maka totalnya adalah 2.079.485 surat suara. “Berapa surat suara yang disediakan di Hong Kong dan Los Angeles?," kata Ferry bertanya.
Jubir Jokowi-JK ini mengatakan, bukankah waktu pelaksanaan pemungutan suara pilpres di luar negeri dilakukan lebih awal sebelum 9 Juli 2014, sehingga masih ada waktu untuk memberi kesempatan kepada WNI untuk menggunakan hak pilihnya pada pilpres? “Apalagi pemilih luar negeri disediakan tiga cara pemungutan suara: datang ke TPS, melalui pos dan sistem drop boks," kata Ferry.
EVIETA FADJAR
Berita Terpopuler
Buruh Bantah Dukung Prabowo di Hari Tenang
Kasus Hong Kong, Politikus PDIP Minta Diulang
Beda Strategi dan Gaya Sosmed Prabowo dan Jokowi
KPK Larang Staf Khusus Menteri PDT ke Luar Negeri
