Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabareskim: Pemerasan TKI di Bandara Sistematis

image-gnews
Tempo/Andry Prasetyo
Tempo/Andry Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Suhardi Alius mensinyalir calo dan pemeras tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta bersifat sistematis. Sebanyak 18 orang yang ditangkap saat sidak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Bareskrim Mabes Polri sedang menjalani pemeriksaan intensif.

“Kami terus periksa temuan-temuannya. Akan kami tindaklanjuti secara sistematis,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 26 Juli 2014. Dia menuturkan kegiatan sidak bertujuan melihat pola pemulangan TKI dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, pihaknya menunggu kedatangan pesawat dari Timur Tengah yang mengangkut para TKI.

“Banyak ditemukan kejadian yang memilukan. Ini merupakan suatu terapi, supaya ada pembenahan secara terstruktur.” (Baca: 18 Orang Pemeras TKI Ditahan di Polda Metro Jaya)

Dia mengatakan sidak yang dimulai Jumat malam hingga dinihari tadi itu merupakan tindak lanjut pengamatan KPK sejak lama. Menurut Suhardi, ketika ditemukan penyelenggara negara yang terbukti memeras atau melakukan tindak pidana korupsi, KPK-lah yang langsung menangani. Sedangkan Polri kebagian menangani calo dan premanisme.

Suhardi mengakui premanisme di bandara memang masih menjamur. Padahal premannya dulu sudah berhasil diurai. “Tapi sifatnya parsial,” ujar Mantan Kapolda Jawa Barat itu. Dia menuturkan kegiatan sidak ini merupakan masukan yang cukup signifikan sehingga akan rutin dijalankan. “Tidak lagi kebijakan yang sesaat.”

Sebanyak dua dari 18 orang yang diamankan tersebut merupakan petugas kepolisian. Sedangkan satu orang lainnya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Sisanya adalah calo dan preman yang biasa beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. (Baca: KPK: Portir dan Cleaning Service Ikut Peras TKI)

Mengenai modus pemerasan, Suhardi mengatakan banyak modus yang digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dalam pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari paparan tim KPK yang telah memantau sejak lama, ujar Suhardi, pemerasan dilakukan oleh orang yang bekerja di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

“Banyaknya pemerasan dan pemaksaan dari oknum BNP2TKI,” tutur Suhardi. Dia mencontohkan, TKI yang baru tiba dipaksa oleh anggota BNP2 TKI untuk menukar uang di tempat penukaran uang yang sudah ditentukan. “Kursnya ditentukan semaunya,” katanya.

Setelah menukarkan uang, TKI  digiring dan dipaksa naik taksi gelap dengan tarif tinggi. “Lingkaran-lingkaran seperti ini akan kita bersihkan,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu. (Baca: Kisah Mutmainah Korban Pemerasan di Soekarno Hatta)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

LINDA TRIANITA

Baca juga:
Onno Purbo Pusing jika Ditawari Jokowi Jadi Menteri 
Ini Fasilitas Mewah Haji Politikus Hanura
Pertemuan Dua Arus, Palimanan Macet 1 Kilometer
Sesumbar Tim Prabowo Vs. Fakta Gugatan ke MK

 

 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

17 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

21 jam lalu

Petugas kepolisian memarkir sejumlah kendaraan taktis milik kesatuan Brimob di halaman Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pengamanan gedung KPU semakin diperketat jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Terdapat total 4.992 personel Polri yang disiagakan untuk mengamankan proses rekapitulasi suara secara nasional hingga pengumuman hasil Pemilu.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

1 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

2 hari lalu

Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan beras. Istimewa
Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bahan pokok penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri.


Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

2 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

Dari catatan Polri pada Kamis lalu, ada 25 orang meninggal, 30 luka berat, dan 262 orang luka ringan akibat kecelakaan.


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

2 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

2 hari lalu

Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

Masyarakat sipil ramai-ramai menentang langkah pemerintah menempatkan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil. Tanda dwifungsi TNI hidup kembali.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Korlantas Polri Tindak 60.047 Pelanggar Lalu Lintas dalam Operasi Keselamatan 2024

3 hari lalu

Polda Metro Jaya menyosialisasikan Operasi Keselamatan Jaya 2024 kepada masyarakat di beberapa titik strategis di Jakarta, pada Senin, 4 Februari 2024. Operasi ini disebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, dan pelanggaran. Foto: Humas Polda Metro Jaya
Korlantas Polri Tindak 60.047 Pelanggar Lalu Lintas dalam Operasi Keselamatan 2024

Dari tilang non elektronik, Korlantas Polri menindak 53.656 pelanggar.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

3 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.