TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning membantah telah menghina profesi dokter. Ribka menuding petisi penolakan dia menjadi Menteri Kesehatan dikeluarkan mereka yang tak menyukainya. (Baca: Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan)
"Saya yang siap mencalonkan jadi menteri, kok mereka yang kebakaran jenggot," kata Ribka saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku tak pernah sekali pun menghina profesi dokter. "Saya punya tiga anak yang menjadi dokter." (Baca: Diusulkan Jadi Menteri Kesehatan, Ribka Tunggu Sikap Jokowi)
Dalam petisi yang dimuat di www.petisionline.net, para pengaju petisi menilai Ribka telah menyinggung dan menghina profesi dokter. Petisi itu menyebutkan Ribka, dalam rapat Komisi Kesehatan pada 7 Maret 2013, menyatakan profesi dokter lebih jahat ketimbang polisi lalu lintas. Musababnya, polisi menilang orang sehat, sedangkan dokter menilang orang sakit. Ribka juga dituding menuturkan dokter menerima komisi 15 persen dari biaya pemeriksaan laboratorium.
"Semoga Bapak Joko Widodo dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih Menteri Kesehatan selanjutnya," demikian tertulis dalam petisi tersebut. Hingga semalam, petisi itu sudah ditandatangani hampir 4.000 orang. Sekitar 2.900 penandatangan menggunakan alamat IP atau internet protocol berbeda.
Ribka menilai petisi itu sengaja dibuat untuk menjelek-jelekkannya. Ribka mengklaim mengetahui pembuat petisi itu. Namun dia enggan menyebutkan namanya. "Biarkan saja. Itu hal biasa dalam politik."
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu mengklaim layak menjadi Menteri Kesehatan. Salah satu alasannya, dia telah memimpin Komisi Kesehatan DPR selama dua periode. Dia yakin masyarakat mengetahui kinerjanya.
SAID HELABY
Terpopuler
Suap Aparat Indonesia, Perusahaan AS Didenda
Larang Pungli, Warga Dikeroyok Puluhan Anggota PP
Hadapi Situs Berita Palsu, Lakukan Hal Ini
KPK: Wajah Pemeras TKI Ditayangkan di Bandara
Makin Percaya Daerah, Kabinet Makin Ramping