TEMPO.CO, Malang--Malang Corruption Watch (MCW) menuding para pejabat Pemerintah Kota Malang pelesir ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memakai biaya dinas. Para pejabat itu juga mengajak istri dan asisten pribadi. Pelesiran itu dikemas dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur negara, mulai 10-12 September 2014.
Dari daftar peserta, tercatat nama Endang Kristina, istri Sekretaris Daerah Kota Malang Muhammad Sofwan, dan sekretaris pribadinya. "Untuk apa istri dan asisten pribadi diajak," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW Hayyik Ali Muntaha Mansur, Kamis, 11 September 2014.
Pejabat yang ikut pelesir antara lain para pimpinan satuan kerja pemerintah daerah, staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala bagian dan para camat. Total sebanyak 47 pejabat berangkat ke Lombok. (Baca berita lain: Wali Kota Kediri Hapus Anggaran Pelesir Wartawan)
Berdasarkan surat edaran, kegiatan pelatihan itu hanya berlangsung selama dua jam. Selebihnya, kata Hayyik, pelesir ke tempat wisata Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pura Narmada dan Lingsar. Mereka juga mengunjungi Desa Wade, Mataram serta outbond. Untuk kegiatan ini anggaran yang digunakan ialah untuk membeli tiket Rp 110 juta, konsumsi Rp 128 juta, sewa penginapan Rp 132 juta dan biaya jasa pemateri Rp 178 juta.
"Terus jasa pemateri segala itu untuk apa, wong tidak banyak kegiatan yang membutuhkan materi," katanya. Hayyik menilai, pengeluaran anggaran yang tergolong besar tersebut janggal.
Baca Juga:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Sugiharto menampik bila kegiatan tersebut hanya dianggap berwisata dan outbond. Pelatihan ke Lombok, kata dia, diperlukan setelah Wali Kota Malang Mochammad Anton menilai kerjasama antarsatuan kerja pemerintah daerah lemah.
Mataram, ujar dia, dipilih sebagai lokasi pelatihan karena dianggap efektif untuk menerapkan program pariwisata. "Kami butuh pelatihan untuk meningkatkan kerjasama tim," kata dia. (Baca juga: Ukuran Bahagia: Pelesir dengan Anak atau Beli Mobil)
Pada 2015, katanya, seluruh satuan kerja harus sudah bisa bersinergi sehingga mampu menjabarkan program yang sesuai dengan visi dan misi wali kota. Selama ini satuan kerja dinilai bekerja secara parsial dan lemah dalam koordinasi. "Kegiatan ke Mataram itu jelas, bukan hanya outbond dan berwisata," katanya.
EKO WIDIANTO
