Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terlibat Mafia Agraria, Pejabat BPN Ditangkap

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Kepala Badan Pertanahan Negara, Herdarman Supandji (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (tengah) dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kanan) bersalaman usai memaparkan hasil rapat konsultasi mengenai perbaikan pelayanan pertanahan di Gedung KPK, Jakarta, (26/6). ANTARA/Yudhi Mahatma
Kepala Badan Pertanahan Negara, Herdarman Supandji (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (tengah) dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kanan) bersalaman usai memaparkan hasil rapat konsultasi mengenai perbaikan pelayanan pertanahan di Gedung KPK, Jakarta, (26/6). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Pontianak - Polisi menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya, Kalimantan Barat, bernama Mawardi. Penangkapan itu dilakukan karena pejabat itu diduga terlibat mafia agraria di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan tumpang-tindih kepemilikan lahan.

"Mawardi kami tahan menyusul ketiga tersangka lainnya, yakni Frans Antoni, Lim Budiono, Dedi Susanto alias Akuet dalam kasus penertiban sertifikat tanah di atas lahan milik Sujana," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Hary Sudwidjanto, Sabtu, 13 September 2014.

Menurut Hary, kasus agraria itu terendus setelah ada pengaduan dari masyarakat lewat laporan kepada polisi bernomor 91/V/2014 pada 27 Mei 2014. laporan ini menyoal adanya dugaan dokumen palsu berupa sertifikat. "Di obyek tanah yang sama ada sertifikat milik Sujana. Pemilik tanah melapor dan membawa bukti dokumen persyaratan yang diajukan tersangka yang diduga palsu," kata Hary.

Polisi masih menyelidiki keterlibatan Mawardi dalam tumpang-tindih kepemilikan lahan di Kubu Raya itu. Mawardi diduga terlibat sejak proses pengukuran tanah hingga terbitnya sertifikat tanah atas nama Lim Budiono.

Sedangkan Akuet, kata Hary, adalah saudara Fran Antoni. Akuet membuat surat pernyataan pembagian tanah yang ditandatangani Muherman Harun pada 22 September 1996. "Tanda tangan Muherman Harun dipalsukan, bukan tanda tangan yang bersangkutan," kata Hary.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada saat melakukan pengukuran, Frans Antoni membawa beberapa petugas pengukur tanah dari BPN Kubu Raya. Frans Antoni berperan sebagai penunjuk lahan pada saat dilakukan pengukuran batas tanah seluas 18,766 hektare di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

"Frans Antoni juga menyerahkan surat perjanjian batas tanah kepada Mujiono dan ditandatangani di kantor Kepala Desa Korek. Dari proses itu semua maka terbitlah sertifikat 1901 atas nama Lim Budiono," ujar Hary.

Kepala BPN Kubu Raya Firdaus memilih irit bicara saat dimintai konfirmasi tentang dugaan keterlibatan Mawardi itu. Hanya satu kalimat pendek yang dia sampaikan: "Dia musibah bagi kami."  



ASEANTY PAHLEVI

Berita Terpopuler:
Jaksa Patahkan Kesaksian Mertua Anas Soal Dollar 
PAN: Pilkada Langsung Itu Budaya Barat
Surya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina 
Begini Cara Copot Ahok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

3 hari lalu

Aktris, Nirina Zubir. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah


Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

3 hari lalu

Nirina Zubir/Foto: Instagram/Nirina Zubir
Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

3 hari lalu

Nirina Zubir mendapatkan kembali sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dikuasai oleh mafia tanah, Selasa, 13 Februari 2024. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya


Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

34 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono hadiri rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.


AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

52 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

52 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

52 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.