TEMPO.CO, Semarang - Rapat Kerja Nasional IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang rata-rata berisi permintaan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Ada 10 halaman folio dengan 24 item.
Rekomendasi banyak menyinggung berbagai persoalan bangsa dan negara. Kemudian PDIP memberikan pernyataan sikap dan permintaan solusi atas permasalahan bangsa itu, termasuk soal energi dan harga bahan bakar minyak. (Baca: Alasan PDIP Minta Nama Kabinet Trisakti ke Jokowi)
Meski banyak disinggung dalam rekomendasi, rakernas tidak memberikan keputusan apakah pemerintahan Jokowi perlu menaikkan harga bahan bakar minyak atau tidak. Ketua DPP PDIP Puan Maharani punya alasan sendiri kenapa rakernas tidak merekomendasikan sikap tentang harga BBM.
"Kami belum bisa bicara setuju atau tidak setuju (harga BBM naik). Soal harga BBM masih menjadi wewenang pemerintahan hari ini," kata Puan.
Saat ini, kata Puan, pemerintahan Jokowi belum terbentuk sehingga PDIP tidak bisa melihat persoalan BBM secara sepenggal-penggal. "Ketika presiden sudah dilantik dan resmi, maka kami baru bisa masuk ke wilayah itu," kata Puan. (Baca: Soal PPP-PAN Bergabung, PDIP Menunggu Happy Ending)
PDIP memastikan akan berjuang agar defisit anggaran bisa diatasi. Anggaran yang semakin menguras APBN bisa dialokasikan ke sektor lain supaya rakyat tidak sengsara.
Soal ancaman krisis energi, Rakernas PDIP hanya merekomendasikan agar pemerintah Jokowi membuat kebijakan energi yang memperkuat tingkat kepercayaan publik dan APBN agar sektor usaha rakyat berkembang. Dalam rekomendasi Rakernas PDIP, partai ini mengakui pemerintahan mendatang akan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang cukup serius. (Baca: PDIP Minta Jokowi Beri Nama Kabinet Trisakti)
Dalam bidang energi, kata Puan, harga bahan bakar minyak dan gas melonjak tinggi, yang berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Puan menambahkan, pada bidang keuangan, nilai rupiah makin merosot tajam dan defisit anggaran membengkak, serta menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional Indonesia.
"Pemerintahan baru 2014-2019 akan terwarisi oleh utang negara yang sangat membebani APBN," kata Puan.
Adapun pada bidang pangan, kata Puan, Indonesia semakin tidak berdaulat. Sebab, negara sangat bergantung pada impor. Pemerintah saat ini gagal mencapai target swasembada beberapa komoditas, seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu, dan daging.
ROFIUDDIN
Berita lain:
Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet
Gerindra Kongres, Adik Prabowo Datangi Ragunan
