Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Senin, WNI di New York Akan Demo RUU Pilkada

image-gnews
Demonstran tunjukkan atribut menolak RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Demonstran tunjukkan atribut menolak RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, New York - Reaksi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada terus meluas. Sejumlah Warga Negara Indonesia di New York bahkan berencana menggelar aksi protes. “Besok kami akan demo di New York,” ujar salah seorang mahasiswa asal Indonesia, Irma Hidayani, ketika dihubungi, Ahad, 28 September 2014.(Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')

Irma menjelaskan, aksi digelar esok Senin di New York Time Square. Sejumlah WNI di kota sekitar seperti New Jersey dan Philadelphia juga sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. “Kami kecewa dengan lantaran hak pilih warga negara untuk menentukan kepala daerah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

RUU Pilkada yang disahkan DPR pada Kamis lalu mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota nantinya tak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan lewat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu menuai reaksi dari sejumlah kalangan baik dari dalam dan luar negeri.

Menurut Irma, keputusan itu merupakan cermin kemunduran proses demokrasi yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah dan wakil rakyat seolah abai dengan mandat reformasi yang diperjuangkan mahasiswa sejak 98 untuk melibatkan partiipasi masyarakat dalam pemilu. “Ini pukulan bagi kita semua,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia pun mengkritisi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (baca: Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu) yang memperlihatkan politik dua muka terhadap isu tersebut. Padahal, kata dia, RUU itu tak akan lolos jika pemerintah mau menarik pembahasan beleid tersebut sebelum pengesahan. “Kalau SBY tegas dan kritis, RUU itu tak akan ke DPR,” katanya.

RIKY FERDIANTO
Terpopuler
Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo
PDIP Curigai Empat Tokoh di Balik Walkout Demokrat
Suryadharma Ali Nyaris Diamuk Massa PPP Makassar
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou  

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.