Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU di Sumatera Barat Lakukan Pilkada Langsung  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Sebuah kotak suara terlihat saat petugas KPUD DKI Jakarta menyiapkan berkas di Kantor KPUD Jakarta, 2 Agustus 2014. KPU menyiapkan 15 orang untuk tim advokasi atas gugatan tim Prabowo-Hatta terhadap KPU. ANTARA /Muhammad Adimaja
Sebuah kotak suara terlihat saat petugas KPUD DKI Jakarta menyiapkan berkas di Kantor KPUD Jakarta, 2 Agustus 2014. KPU menyiapkan 15 orang untuk tim advokasi atas gugatan tim Prabowo-Hatta terhadap KPU. ANTARA /Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Sejumlah Komisi Pemilihan Umum daerah di Sumatera Barat yang akan melakukan pemilihan kepala daerah pada 2015 tetap melanjutkan proses pilkada langsung. Persiapan terus dilakukan meski Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Kita tetap mempersiapkan proses tahapan pilkada langsung hingga ada arahan dari KPU pusat dan pemberlakuan UU Pilkada," ujar Ketua KPU Solok Selatan, Isliyardi, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Terbitkan Perpu Pilkada, SBY Diminta Tetap Tegas)

KPU Solok sudah mengajukan anggaran pelaksanaan pilkada ke pemerintah daerah. Saat ini KPU Solok tinggal menunggu pembahasan DPRD setempat. "Kita juga telah menyusun jadwal," ujarnya.

Apalagi saat ini banyak lembaga yang akan mengajukan permohonan uji materi UU Pilkada.
Karena itu, jika Mahkamah Konstitusi nanti mengabulkan permohonan uji materi tersebut, "Kita tidak keteteran," kata Isliyardi. 

Ketua KPU Limapuluh Kota, Ismet Aljannata, mengaku sudah mempersiapkan pilkada 2015. "Kita tetap berpatokan pada UU yang lama," ujarnya. (Baca: Siapkan Perpu, SBY: Saya Ambil Risiko Politik)

KPU Limapuluh Kota juga sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan menyusun tahapan pelaksanaan pilkada. Kini, Ismet menjelaskan, pihaknya menunggu arahan dari KPU pusat dan pemberlakuan UU Pilkada. "Jadi, apa pun keputusannya, kita siap. Di internal, kita terus melakukan persiapan," ujar Ismet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, anggota KPU Bukittinggi, Benny Aziz, mengatakan tahapan pilkada langsung telah selesai disusun pihaknya. Namun KPU Bukittinggi masih menunggu supervisi dari KPU pusat. "Kita baru kelar membuat laporan evaluasi dan tahapan pemilihan," ujarnya. (Baca: UU Pilkada Tak Sah, Perludem Siapkan Uji Materi)

Bukittinggi akan menyelenggarakan pilkada pada 2015. Rencananya, pilkada akan dilangsungkan serentak di 12 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler:
Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK
Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY 
Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya 
Sjarifuddin Sebut Nurhayati Biang Walk-Out Demokrat
Kejutan, Maria Londa Rebut Emas Asian Games  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

21 Agustus 2017

Warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Banten di TPS yang bertema
Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

KPU Tangerang akan memanfaatkan kotak suara kaleng aluminium bekas pemilihan Gubernur Banten 2017 untuk pilkada serentak pada 2018.