TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengembalian pemilihan presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat tengah diembuskan Koalisi Merah Putih. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan kepentingan rakyat harus diprioritaskan.
"Dalam pengambilan putusan apa pun, pikiran dan harapan masyarakat harus didahulukan. Itu saja," kata Paloh di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
DPR, menurut Paloh, merupakan representasi rakyat. Karena itu, DPR harus sejalan dengan aspirasi rakyat. "Dalam hal mengambil keputusan strategis saat para elite tidak sejalan aspirasi, ada konsekuensi yang dipertaruhkan: masalah stabilitas internal," ujar Paloh.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat. Pemilihan langsung juga dianggap merupakan produk barat. (Baca: Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran)
Menurut Herman, demokrasi di Indonesia seharusnya diwakilkan pada parlemen. Dia pun mengaku pernah mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. Hanya saja tidak ada yang sepakat.
SINGGIH SOARES
Berita Terpopuler:
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
